Korupsi DAK Pendidikan Langkat, 4 Kasek Ngaku Diancam Pejabat Dinas


sumber : Pos Metro Medan

Jumat, 23 April 2010
Merasa nama baiknya telah dicemarkan, anggota DPRD Langkat, Riska Purnawan ST (28), resmi mengadukan 4 kepala sekolah (kasek) ke Polres Langkat. Warga Jl Wampu, Link I Musyawarah, Kel Kwala Bingei, Kec Stabat ini, melaporkan Kasek SDN 054910 Karya Jadi, SDN 04913 Paluh Pakih, SDN 056018 Kpg Bamban dan SDN 058116 Kwala Sawit (M Yusuf MA Dkk).

Laporan pengaduan Riska diterima Ka SPK B Aiptu Irwanto dengan bukti tanda terima laporan di No.Pol : STPL : 215/IV/2010/SY/LKt. Pengaduan itu terkait tudingan pengutipan paksa Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan dalih uang pengamanan.

“Saya tidak pernah melakukan kutipan dana DAK seperti yang dituduhkan, apalagi sampai melakukan pengancaman segala, ini jelas mencemarkan nama baik saya. Oleh sebab itulah saya melaporkan kasus ini dengan harapan kasus ini diproses,” ketus Riska.

“Isu ini merupakan pembunuhan karakter terdahap diri saya, persoalan ini juga jelas ditunggangi kepentingan orang-orang tertentu yang mungkin berniat hendak mem-PAW-kan saya jika saya benar melakukan kesalahan seperti ini,” ujar politisi muda dari Partai Hanura ini yakin.

Dia juga sangat menyayangkan para kasek yang mau menandatangani tanpa melakukan cek dan ricek bahkan koordinasi guna ke validan berkas dimaksud. Sebab, dengan kecerobohan itu maka suka atau tidak para pendidik itu ahirnya terseret dalam ranah hukum.

“Kami menerima surat dengan keadaan siap untuk ditandatangani, terkait hal keberatan atas tindakan pemungutan paksa tersebut. Tentunya setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Langkat,” kata Sutarno selaku Kepsek SDN Kwala Sawit ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (19/4) lalu.

Menurutnya, permintaan sebahagian dana rehab gedung tersebut muncul sekitar medio Januari 2010 lalu. Kendati merasa berat, namun dengan susah payah terpaksa menyediakannya bahkan harus menggunakan dana pinjaman (hutang). Sebab, rehab gedung telah rampung dikerjakan penghujung 2009.

“Dulu, Riska dan Kepala Dinas, memiliki hubungan baik, bahkan pungutan yang mereka lakukan, disebut-sebut atas nama kepala Dinas, makanya mau tak mau kami pun memberikan uang tersebut kepada mereka,” beber Sutarno waktu itu. Dengan demikian, lanjut Sutarno, dirinya dan rekan-rekan Kepsek lainnya yaitu M Yusuf (Karya Jadi), Hotman Siahaan (Paluh Pakih) dan Sri Ningsih (Kpg Bamban) saat ini menjadi bingung harus berbuat apa.

Padahal, surat pengaduan ke partai legislator yang mereka tanda tangani merupakan arahan atau petunjuk dari pejabat Dinas P dan P. “Waktu pemberian uang persenan itu, kami diancam oleh pihak Dinas, kalau tidak menyerahkan sejumlah uang diminta, maka kami semua akan dikenakan sanksi berupa pemindahan tugas, pencopotan jabatan dari kepsek dan lain-lain. Karena dari dinas, makanya kami memberikan uang itu sebagai tanda loyalitas, tapi belakangan, malah pihak dinas yang mengonsep agar kami menandatangani surat pengaduan ke DPC Hanura atas pungutan itu, kan kami jadi bingung,” keluh Sutarno.(darwis)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: