Sekda Langkat Siap Terima Resiko Buruk, Belum Jelas Kapan Syamsul Ditahan


sumber : Pos Metro Medan

Kamis, 22 April 2010
JAKARTA-Hingga Rabu (21/4), KPK belum bisa memastikan kapan kiranya Gubernur Sumut Syamsul Arifin ditahan karena sudah berstatus tersangka.

Tim penyidik KPK juga belum memanggil Syamsul untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2007 itu.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP hanya mengatakan, bahwa kemarin yang dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi adalah bendahara umum Pemkab Langkat Buyung Ritonga. Tidak ada nama lain selain Buyung yang dijadwalkan dimintai keterangan.

“Jadwalnya ada Buyung Ritonga, sebagai saksi,” ujar Johan kepada koran ini di Jakarta, kemarin.

Lantas, kapan Syamsul dipanggil dan ditahan?
Johan tidak memberikan jawaban pasti, dengan dalih itu sepenuhnya kewenangan tim penyidik. Dijelaskan pula, seorang tersangka kasus korupsi tidak mesti harus ditahan.

“Seorang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi, bisa ditahan, bisa tidak,” ujar mantan wartawan itu.

Hanya saja, dalam catatan koran ini, hampir semua tersangka ditahan oleh KPK, meski ada yang berselang lama paska ditetapan sebagai tersangka, seperti Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah, yakni setelah hampir tiga bulan sejak menjadi tersangka kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) saat masih menjadi Ketua Otorita Batam.

Lebih lanjut Johan menjelaskan, ada alasan subyektif dan alasan obyektif untuk dilakukannya penahanan seorang tersangka. Alasan subyektif, bila penyidik menemukan adanya indikasi yang bersangkutan bakal melarikan diri, berupaya menghilangkan alat bukti, dan berpeluang mengulangi lagi perbuatannya.

“Jadi, sepenuhnya tergantung pertimbangan subyektif penyidik. Alasan obyektifnya, ya penahanan itu dimungkinkan oleh undang-undang,” ulasnya.

Sementara, menurut Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Leo Nababan, Syamsul telah menyatakan kesiapannya untuk menjalani proses hukum. “Beliau siap menjalani proses hukum secara baik dan benar, karena memang semua warga negara harus taat hukum,” ujar Leo, yang saat dihubungi mengaku masih berada di Bali. Leo mengaku sudah bertemu dan bicara dengan Syamsul di Bali terkait persoalan ini.

Syamsul sendiri hingga kemarin siang masih menghadiri acara pertemuan gubernur se-Indonesia di Bali. Diwawancari wartawan di arena pertemuan, Syamsul mengaku siap menjalani proses hukum.

“Bukan hanya siap, tapi wajib. Kalau tak siap, larilah seperti cukong-cukong itu,” ujar Syamsul dengan wajah kusut, seperti ditayangkan Metro TV. Dia pun mengatakan, hingga kemarin belum menerima surat panggilan pemeriksaan dari KPK. Dia menegaskan, sebagai seorang pemimpin, dia siap menghadapi segala resiko. “Pemimpin itu harus siap diangkat, siap diberhentikan,” tegasnya. Dia pun membantah pemberitaan yang menyebut dirinya menghilang dari arena rapat di Istana Tampaksiring itu.

Kembali ke soal penahanan. Berdasarkan catatan koran ini, model-model penahanan yang dilakukan KPK cukup beragam. Dulu, yang paling sering, seseorang yang dipanggil sebagai saksi, pada hari itu juga diumumkan menjadi tersangka dan langsung ditahan. Model lain, seseorang ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka, namun belum ditahan. Lantas, tersangka itu dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai tersangka untuk pertama kalinya, dan usai pemeriksaan yang biasanya berakhir petang, langsung diikuti dengan penahanan. Biasanya, tanda-tanda akan langsung ditahan gampang terbaca oleh wartawan, lantaran mobil tahanan biasanya sudah disiapkan di lobi gedung KPK. Ini seperti dialami mantan Walikota Medan Abdillah, yang ditahan pada awal Januari 2008 silam.

Model lain lagi, seperti dialami mantan Wakil Walikota Medan, Ramli. Tatkala sudah berstatus tersangka, dipanggil untuk dimintai keterangan, namun mangkir, maka yang terjadi adalah penjemputan secara paksa. Saat itu, melalui kuasa hukumnya, Ramli berkirim surat tidak bisa memenuhi panggilan. Hanya saja, menurut sumber koran ini, Ketua KPK saat itu, Antasari Azhar, menganggap alasan tidak masuk akal. Dengan alasan lain, yakni untuk keadilan lantaran Abdillah sudah ditahan, Antasari mengirim tim ke Medan untuk menjemput paksa Ramli.

Model penahanan dengan jemputan paksa juga biasa dilakukan oleh KPK terhadap tersangka yang sudah dipanggil, tapi mangkir tanpa disertai alasan. Contohnya seperti dialami Bupati Boven Digoel, Papua Barat, Yusak Yeluwo, yang dijemput paksa oleh tim KPK di Bandara Soekarno-Hatta, 16 April 2010. Di luar model-model penahanan itu, apa yang dialami Ismeth Abdullah dan mantan Dirjen Otda Oentarto Sindung Mawardi, beda lagi.

Ismeth ditetapkan sebagai tersangka Nopember 2009, namun baru ditahan pada 22 Februari 2010. Sedang Oentarto yang resmi menyandang status sebagai tersangka kasus pengadaan damkar pada Mei 2008, baru ditahan 2 Juni 2009. Jadi, selang hampir setahun. Contoh lain adalah Bupati Siak, Riau, Arwin AS yang sudah menjadi tersangka sejak 1 September 2009, namun hingga kini belum ditahan.

Sekda Langkat Siap Terima Resiko

Pascaditetapkannya Syamsul Arifin sebagai tersangka, kantor Bupati Langkat tampak lengang. Malah sekira pukul 14.00, sebagian besar pegawai di kantor ini, sudah meninggalkan ruangan, demikian pula di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Meski sebagian besar pejabat di kantor Bupati Langkat enggan komentar, lain halnya dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Langkat, Surya Djahisa. Ketika ditemui di ruang kerjanya, Surya bercerita panjang lebar terkait dugaan korupsi Langkat yang kini tengah hangat diperbincangkan.

Kata mantan Kadis Pekerjaan Umum (PU) Langkat ini, kasus dugaan korupsi Langkat yang kini tengah dihadapi pihaknya, sungguh sangat memprihatinkan. Pasalnya, kasus dugaan korupsi Langkat ini berawal dari temuan BPK RI yang disampaikan kepada KPK.

“Jika kita kembali kepada awal mula kasus Langkat, diketahui berawal dari temuan BPK yang menyebutkan terjadi kebocoran di kas Pemda Langkat senilai Rp102 miliar. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat Pemkab Langkat juga memiliki inpektorat atau Bawasda yang bertugas mengawasi setiap individu (PNS) maupun keuangan di semua instansi,” ungkapnya.

Lebih jauh dikatakannya, dengan sudah ditetapkannya tersangka, dirinya juga sudah siap menghadapi hal-hal terburuk yang bakal menjerat atau menyeretnya dalam kasus yang sama.

“Saya siap menerima apapun yang nantinya bakal menimpa saya dalam kasus ini, yang penting saya sudah menerangkan seluruhnya kepada penyidik KPK,” ucap Surya pasrah.

Dalam kasus dugaan korupsi Langkat, Surya disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana banjir bandang Bahorok 2002 silam. Menyikapi hal itu, Surya mengaku, dirinya sudah menerangkan sepenuhnya kepada KPK dan Kejatisu. Malah Surya dengan tenang menjawab, dia saat itu ditunjuk sebagai Kepala Dinas PU Langkat menggantikan Amir Syarifuddin, setelah proses pengerjaan rehabilitasi banjir bandang tersebut hampir rampung.

“Memang waktu itu saya menjabat Kadis PU, tapi perlu dicatat, kalau masa jabatan saya di PU, setelah proyek rehabilitasi banjir bandang hampir rampung. Sesuai surat keputusan (SK) Bupati yang saya terima, saya masuk di Dinas PU, hanya 4 bulan sebelum proyek itu selesai, jadi semua laporan tentang pengerjaan proyek selama 4 bulan di Dinas PU, sudah saya terangkan kepada penyidik dan berkas itu lengkap,” kata Surya.

Ketika ditanya tentang aliran dana dugaan korupsi tersebut, Surya mengaku tak mengetahui persis. Tapi sepengetahuannya, dana dugaan korupsi itu, berasal dari saldo kas (silva) Pemkab Langkat.

“Saya tidak tahu dari mana aliran dananya dan yang diduga dikorupsi itu dari item-item mana saja. Setahu saya, dana yang terpakai itu berasal dari saldo kas atau silva Pemkab Langkat,” ujarnya.

Terkait pemulangan uang oleh Syamsul Arifin ke kas Pemda, Surya juga merasa heran dengan hal dimaksud. Sebab, uang yang dipakai Syamsul Arifin, sudah dikembalikan ke Pemda Langkat. “Tetapi mengapa kasusnya tetap berjalan?,” tanya Surya.

Uang pengembalian Syamsul ke kas Pemda Langkat, sebut dia, juga sudah digunakan oleh Pemda Langkat, karena uang pengembalian tersebut memang hak Pemda Langkat yang sempat terpakai oleh Syamsul.

“Ya sudah digunakan, itukan uang pemda Langkat,” katanya.

Mengenai status tersangka Buyung Ritonga selaku bendahara umum daerah (BUD) Langkat terkait dugaan korupsi serupa, Surya semula terkejut dengan kabar penetapan itu. Pasalnya, Buyung masih berada di Jakarta memenuhi panggilan KPK. “Ah, masak sudah tersangka, kemarin saya hubungi masih di Jakarta ,” ucapnya spontan. Dijelaskan Surya, keterlibatan Buyung sebagai BUD Langkat karena berkaitan langsung dengan pengeluaran kas daerah Langkat.

“Diakan BUD saat itu, jadi dialah yang tahu uang kas Langkat itu digunakan untuk apa saja,” tegasnya. (sam)

Satu Tanggapan

  1. Aku melihat kampungku kab langkat itu dari dulu gitu2 aja dan tidak ada perubahan ,aku terkadang aku marah gk bisa buat apa2 masalah tenaga kesehatan yg ada dipangkalan susu dan guru mohon diperhatikan dan kalau aku pulang terkadang aku sedih melihat daerahku gitu2 aja dan aku malu membandingkan daerah lain, kemanakah dana fasitas pendidikan yg sangat besar itu?dan dana kesehatan itu?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: