DPR Minta Syamsul Diadili di Jakarta


sumber : Pos Metro Medan

Senin, 26 April 2010

LANGKAT- Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, meminta sidang Syamsul Arifin nantinya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Alasannya, kasus yang proses penyelidikan hingga penyidikan sudah dilakukan KPK, maka persidangannya juga harus digelar di Pengadilan Tipikor. Apalagi Pengadilan Tipikor saat ini baru ada di Jakarta.

“Yang sudah ditangani penyidik KPK, ya sidangnya di Pengadilan Tipikor yang hanya ada di Jakarta,” ujar Benny K Harman saat dihubungi POSMETRO MEDAN, kemarin (25/4). Benny menanggapi keterangan Juru Bicara KPK Johan Budi SP akhir pekan lalu yang menyebutkan ada tiga opsi yang sudah berkembang dan sedang dibicarakan KPK dengan Kejatisu, terkait lokasi persidangan kasus dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2007 senilai Rp31 miliar.

Opsi pertama, bila sudah menjadi terdakwa nantinya, Syamsul Arifin disidangkan di pengadilan khusus tindak pidana korupsi (tipikor) yang berada di Jakarta. Sedang untuk terdakwa lain disidangkan di Medan. Cara ini sama dengan yang diterapkan pada kasus korupsi APBD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. “Saat itu Bupati Situbondo disidang di pengadilan tipikor Jakarta, sedang pejabat di bawahnya disidang di PN Situbondo,” ujar Johan Budi. Opsi kedua, lanjut Johan, Kejatisu menyerahkan para terdakwa lainnya ke KPK untuk disidangkan di Jakarta bersama dengan Syamsul. Atau sebaliknya, KPK menyerahkan Syamsul ke Kejatisu untuk selanjutnya disidangkan di Medan bersama terdakwa lainnya. Opsi ketiga, bila pengadilan tipikor di daerah sudah terbentuk di Medan, maka Syamsul dan para terdakwa lainnya semua disidangkan di Medan. “Semua masih dalam bentuk opsi, belum diputuskan mana yang dipilih,” terang Johan.

Johan menjelaskan, koordinasi yang dilakukan KPK dengan Kejatisu terkait persoalan tempat persidangan ini dalam rangka mencari proses pemeriksaan yang efisien.Sebab, nantinya Syamsul sudah pasti akan dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa lainnya. Sebaliknya, terdakwa lainnya akan dihadirkan untuk menjadi saksi di persidangan Syamsul. Bila Syamsul di Jakarta sedang yang lain di Medan, maka akan menjadi tidak efisien. Opsi-opsi ini muncul, dengan asumsi bahwa KPK tidak mengenal penerbitan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan). Menurut Benny K Harman, permasalahan ini harus dilihat dari dua hal, yakni efektifitas dan efisiensi. Nah, yang harus lebih dipentingkan adalah masalah efektifitas. “Bahwa perkara-perkara korupsi, akan lebih efektif ditangani KPK, karena kompetensi penanganan perkara korupsi ada di KPK yang berlanjut di pengadilan tipikor,” ujar Benny. Bila pertimbangannya efisiensi, yakni menyangkut anggaran, toh selama ini, saksi-saksi dari luar Jakarta juga sudah biasa dipanggil ke Jakarta. “Yang dari Papua juga dipanggil ke Jakarta,” ujar politisi dari Partai Demokrat itu.

Dengan demikian, maka saksi-saksi yang dari Medan yang harus dihadirkan ke Jakarta, untuk dimintai keterangan sebagai saksi sidangnya Syamsul yang dilakukan di Jakarta. “Saksi-saksi yang dari Medan bisa diminta datang ke Jakarta, karena saksi dari mana saja pada dasarnya bisa dipanggil,” terangnya. Karenanya, Benny mengatakan, Syamsul harus tetap disidang di pengadilan tipikor Jakarta. Sedang pihak-pihak yang terlibat lainnya, yang sudah ditangani Kejaksaan Tinggi Sumut, ya disidangkan di Pengadilan Negeri di Medan. Masih terkait kasus Langkat ini, sumber koran ini menyebutkan, hari ini (26/4) KPK akan memintai keterangan Surya Jahisa, dalam kapasitasnya sebagai mantan Kabag Keuangan Pemkab Langkat (1998-2003). Surya dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Syamsul Arifin.

Hari ini KPK Turun Lagi ke Langkat

Pasca mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi APBD Kab. Langkat TA 2002-2007 senilai Rp102,7 miliar. Rencananya hari ini, Senin (26/4) pagi, penyidik KPK akan kembali turun ke Bumi Betuah itu tuk mengumpulkan bukti sekaligus menguatkan hasil audit BPK-RI.

Informasi yang diperoleh POSMETRO MEDAN, sesuai jadwal awalnya KPK akan turun ke kantor Sekretariat Pemkab Langkat. Anehnya, saat dikonfirmasi, beberapa pejabat teras di instansi itu memilih bungkam. “Apa begitu ya informasinya?” ujar Kabag Humas Pemkab Langkat Syahrizal S Sos, saat dihubungi POSMETRO MEDAN Minggu (25/4) siang. Syahrizal dengan sedikit berdiplomasi menuturkan, saat ini pihaknya masih konsentrasi dengan seabrek tugas yang telah teragendakan. Makanya, tak dapat menegaskan apakah hal dimaksud benar adanya atau tidak.

Hal senada juga dikatakan Wakil Bupati Langkat periode 2009-2014, Budionosekaligus mantan anggota DPRD Langkat dari PDI-P ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya. “Waduh, kalau soal itu nggak usah kita bicarakan dulu ya mohon maaf, karena saya lagi sangat penat dan letih,” kata Budiono. Bahkan pada akhir pekan kemarin, Sekdakab Langkat Surya Djahisa ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya hanya ngaku prihatin dengan penetapan Syamsul Arifin sebagai tersangka. Disinggung tentang aliran dana dugaan korupsi, Surya menduga berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) atau dahulunya kerab disebut Saldo Kas Pemkab Langkat. Surya juga memilih tak berkomentar banyak saat ditanya soal penetapan mantan Bendahara Pemkab Langkat Buyung Ritonga sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) belum lama ini.

Saat disebut-sebut keterkaitannya dalam kasus dugaan korupsi banjir bandang Bahorok 2002 silam, Surya mengaku telah memaparkan sekaligus menerangkan kasus itu baik pada KPK maupun Kejatisu. Dibeberkannya , ketika itu ia ditunjuk sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) menggantikan Amir Syarifuddin dalam pengerjaan rehabilitasi banjir bandang hampir rampung. “Nah, perlu dicatatkan. Sesuai surat keputusan (SK) yang saya terima, saya masuk di Dinas PU hanya empat bulan sebelum proyek rehabilitasi itu selesai. Makanya, untuk semua laporan tentang pengerjaan proyek selama empat bulan di Dinas PU sudah saya jelaskan kepada penyidik KPK maupun Kejatisu dengan berkas yang lengkap,” jelas Surya.

Seperti diketahui, aliran dana APBD dalam kurun 2002-2007 yang diduga dikelola dengan pengeluaran tak sesuai mekanisme dan penggunaannya tak sesuai peraturan ada menyebabkan negara rugi Rp102,7 miliar (hasil audit BPK-RI). Namun, sesuai pemberitaan di media massa seperti dikemukakan Wakil Ketua KPK Bidang Reformasi Birokrasi, M Jasin menyebutkan Syamsul Arifin telah mengembalikan uang Rp 67 miliar pada negara. Dan untuk itu KPK sedang menyelidiki atau mengusut asal-usul uang itu. Pengembalian dimaksud berlangsung medio Februari hingga Mei 2009 lalu, sekaligus menimbulkan tanda tanya. Sebab, ditengarai melalui rekam kasus laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) tahunan –setiap tahun- atau laporan pertanggung jawaban (LPJ) lima tahunan, sebagaimana disampaikan eksekutif ke legislatif (DPRD) selama ini diperkirakan atau kemungkinan hanya laporan diatas kertas. Idealnya, saldo kas setiap tahun atau lima tahun tersebut jelas penggunaannya.

MPI : Percepat Proses Syamsul Menuju Terdakwa

Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyalah gunaan pengelolaan kas keuangan APBD Langkat tahun 2000-2007,tampaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses percepatan tersangka Syamsul Arifin mantan Bupati Langkat 2 periode kearah terdakwa. Ini dibuktikan dengan pemanggilan beberapa pejabat teras Pemkab Langkat untuk menguatkan bukti dan saksi dalam dugaan korupsi Langkat Rp 102,7 miliar. Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Langkat,Misno Adi menyebutkan,pihaknya mendapatkan beredarnya surat pemanggilan pejabat Langkat oleh KPK. “Surat Direktur penyidik KPK kembali dilayangkan melalui faximil ke Sekretariat Kantor Bupati Langkat tertanggal 22 April 2010 untuk memanggil Sekdakab Langkat Drs Surya Djahisa.

Nampaknya Pemkab Langkat mulai terbuka dan blak-blakan pada publik tentang dukungannya pada KPK untuk menyelesaikan kasus korupsi APBD Langkat .Hal ini ada dugaan,mereka para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun bendaharawan SKPD Pemkab Langkat tidak mau dikorbankan oleh tersangka Syamsul Arifin di KPK, ujar Misno. Surat panggilan penyidik KPK yang beredar yang semula dirahasiakan tersebut bernomor SPGL-986/23/IV/2010 tertanggal 23 April 2010 yang ditandatangani Diretur Penyidik KPK Suhedi Husein, yang memanggil Surya Djahisa pekerjaan Kabag Keuangan Pemkab Langkat periode 1998-2003/Sekda Pemkab Langkat beralamat Jalan Perkutut nomor 2 Komplek Perumahan Pemkab Langkat.

Surya Djahisa untuk menghadap penyidik KPK Rosmaida Surbakti dan tim di KPK Jalan Rasuna Said Kav C-1 Kuningan Jakarta Selatan pada tanggal 26 April 2010 jam 09.30 WIB,untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tipikor dalam penyalhgunaan dan pengelolaan kas daerah Kabupaten Langkat dan penyalahgunaan APBD Langkat 2000-2007 yang dilakukan tersangka Syamsul Arifin selaku mantan Bupati Langkat dan kawan-kawan. Pemanggilan ini, lanjutan setelah Budiono Wakil Bupati Langkat dan Kuasa Bud Buyung Ritonga dipanggil penyidik KPK pada 19 April 2010. Buyung Ritonga mengaku berhari hari dimintai keterangan penyidik KPK. Saya bukakan yang sebenarnya,saya menjalankan perintah, mana mungkin saya berkuasa menggunakan dana APBD, saya hanya kuasa dari Bud , sebutnya.

Ironisnya, Tak satupun pejabat Pemkab Langkat yang mau berkomentar tetang pemanggilan Sekdakab Langkat yang akan membuka tabir di KPK. Kabag Humas Pemkab Langkat Syarizal SSos yang dihubungi menyebutkan,dirinya belum tahu ada pemanggilan Sekda Langkat oleh KPK. ”Saya belum tahu tentang pemanggilan itu,tetapi kalau yang lalu lalu Pak Sekda dipanggil Kejatisu memang ada,yah kita lihat saja besok,”sebut rizal menjawab wartawan melalui telepon selularnya. Sedangkan Surya Djahisa terus menutup telepon selularnya,bahkan saat ditemu rumahnya di komplek Pemkab Langkat di Stabat, rumah Sekdakab Langkat itu tampak sunyi tanpa penghuni. Percepatan proses korupsi ini berkaitan dengan Syamsul Arifin yang membantah bahwa dirinya tidak pernah ditetapkan tersangka oleh KPK dan membela diri tidak pernah ada dipanggil penyidik KPK. Padahal tanggal 1 Desember 2009 lalu, Syamsul Arifin dipangil penyidik KPK dengan surat pemanggilan Deputi Bidang Penindakan atas nama Direktur penyidik KPK Iswan Elmi dengan No. R-1773/22/11/1009 untuk didengar keterangannya oleh penyidik KPK Jus Marpin Noor dan tim di kantor KPK Jakarta Selatan.(darwis/sam)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: