KPU Medan Coret Rudolf Karena Tak Mau Setor Rp150 Juta


sumber : Pos Metro Medan

Sabtu, 8 Mei 2010
MEDAN- Selain aksi pembangkangaan atas putusan PTUN Medan dan hasil pleno KPU Pusat, pencoretan pasangan Drs Rudolf M Pardede-Drs Afiffuddin Lubis juga diwarnai isu suap. Ternyata, tak masuknya pasangan ini sebagai calon wali Kota Medan karena tak mau menyetor uang Rp150 juta kepada KPU Medan.

Itu dibeberkan Carles Butar-butar, seorang tim sukses Rudolf-Afif, kemarin (7/5) pagi. Carles juga berkata mempunyai bukti rekaman terkait tudingannnya itu. Hanya saja, selama ini dia sengaja ditutupinya. Tapi masalah itu akhirnya harus dibongkarnya dengan berat hati.

Menurut Carles, permintaan upeti Rp150 juta itu telah terjadi pada Maret lalu. Tapi Carles enggan menyebutkan siapa nama oknum KPU Medan yang terlibat.

“Sejak Maret lalu, sebelum dilakukan penetapan ke-10 pasangan calon walikota, aku sudah ditemui oleh utusan KPU Medan. Tak usah kita sebut nama oknum KPU Medan itu. Isinya, pihak KPU Medan meminta Rp 150 juta agar pasangan Rudolf-Afifuddin diloloskan. Informasi ini aku anggap anggin lalu dan kudiamkan saja. Kenyataan benar, KPU menggagalkannya dan tanpa ada alasan yang jelas,” ucap Carles.

Saat disinggung, kenapa didiamkan, Carles mengaku tak berani menyampaikan informasi ini kepada pasangan Rudolf-Afif. Pasalnya, Carles menilai Rudolf-Afif bukan tipe orang yang suka dengan aksi sogok menyogok. Apalagi pasangan itu diketahui tidak ada memiliki masalah apapun.

“Dari pada aku dimarahi oleh Bapak Rudolf, bagus aku diam. Aku tau sifatnya, dia itu paling tidak suka dengan main curang atau sogok-sogokan (memberi uang). Yang dia tau hanya lurus-lurus saja,” imbuhnya.

Masih kata Carles, niat KPU Medan untuk memeras pasangan Rudolf-Afifuddin tidak sampai disitu saja. Masih ada dua kali lagi dan itu pun didiamkannya dengan alasan sama.

Aksi ke dua terjadi pada 16 April 2010 saat PTUN memenangkan gugatan Rudolf dan tertera pada surat Putusan PTUN No 18/G/2010/PTUN-MDN.

Tak lama hasil itu diumumkan, orang yang sama, juga utusan KPU Medan mendatanginya. Pembicaraannya sama dengan pertama, meminta pasangan Rudolf-Afifuddin memberikan upeti kepada KPU Medan. Tawaran ini lagi-lagi diabaikan oleh Carles.

Ketiga, saat KPU Pusat melayangkan hasil pleno di No. 260/KPU/IV/2010, tertanggal 28 April lalu. Isi surat tersebut menyatakan, KPU Medan dinilai salah dalam menetapkan pasangan dengan membatalkan pasangan Rudolf-Afif sebagai calon walikota.

Setelah KPU Medan mendapat atau mengetahui isi surat KPU Pusat itu, Carles kembali didatangi utusan KPU Medan. Katanya, pasangan Rudolf-Afifuddin dapat masuk sebagai peserta jika mereka bersedia mengganti rugi seluruh biaya keluar. Baik itu percetakan surat suara, kertas suara dan lainnya.

Dari ketiga kali permintaan itu, tak satu pun digubris Carles. Prinsip Carles, masalah ini sudah masuk kedalam ranah hukum dan harus diselesaikan secara jujur dan adil. “Kita orang jujur dan harus mengikuti aturan hukum yang berlaku di Negara ini,” ucapnya.

Ditempat terpisah, Pandapotan Tamba SH MHum, Divisi Hukum dan Humas KPU Medan, saat dikonfirmasi mengatakan, kalau isu ini sudah ia dengar. Hanya saja, ia mengelak terlibat di dalamnya.

“Aku sudah dengar itu. Yang jelas, bukan dari aku dan aku tidak terlibat di dalamnya,” ucapnya singkat. Ditanya lebih lanjut, Pandapotan mengelak. “Udah ya,” ujarnya sambil berlalu.

Berbeda dengan KPU Sumut. Isu ini justru membuat mereka berang. Surya Perdana SH MHum, Divisi Hukum dan Antar Lembaga KPU Sumut berkata masalah itu sudah sangat berat. Artinya, KPU Medan sudah jelas melanggar kode etik.

Dengan begitu, dalam waktu dekat ini dan tidak perlu menunda lama-lama, KPU Sumut akan membentuk Dewan Kehormatan Etika (DKE).

“Bahaya ini. Informasi ini akan kita lanjutkan dan dalam waktu dekat, KPU Sumut akan membentuk Dewan Kehormatan. Informasi ini sudah menjurus pada pelanggaran berat (pemerasan),” ucap Surya Perdana.

Begitu juga dengan Panwas Kota Medan, Robinson Simbolon, mengatakan, bagi panwas isu ini sudah sangat berbahaya. Dasat itu pula, Panwas berharap alat-alat bukti pendukung dari masalah ini. Dan jika terbukti, ini sudah masuk dalam pelanggaran berat (pidana). “Ini pelanggaran berat dan bernuansa pidana,” ucapnya singkat.

Sementara, niat menggelar pleno soal pembangkangan KPU Medan, kembali gagal digelar KPU Sumut. “Tidak jadi pleno. Tadi aku SMS Ketua (Irham Buana-red), katanya dia ada urusan. Tidak dijelaskan apa urusannya. Karena ketua tidak dapat hadir, ya, mau tak mau, Pleno batal,” ucap Surya Perdana.

Masih kata Surya Perdana, mereka kecewa dengan diundurnya pleno tersebut. Alasannya, KPU Sumut secara tidak langsung sudah malu dengan KPU Pusat. Dimana KPU Sumut selaku pembimbing dinilai gagal membina bawahannya.

Lantas kapan KPU Sumut melakukan pleno kembali? “Yang jelas minggu depan, tapi belum tau harinya,” ucapnya singkat.

Ada yang ‘Main’ di Pilkada Medan

Terpisah, menanggapi penetapan pasangan dalam pemilihan Wali Kota Medan, Ketua Komisi II DPR, Chairuman Harahap, memastikan ada pihak yang ‘bermain’ dalam proses penetapan calon di pilkada Medan.

Indikasinya sederhana, yakni perbedaan sikap antara KPU Medan dengan KPU Pusat dalam menyikapi persyaratan pencalonan pasangan Rudolf Pardede-Afifudin. Menurut Chairuman, perbedaan sikap ini sangat aneh.

Aneh, menurut Chairuman, karena berkas yang dikaji KPU Medan dan KPU Pusat adalah sama. Mekanisme untuk menguji sah tidaknya sebuah surat keterangan pengganti ijazah juga sudah jelas.

“Berkas yang dikaji sama, kok putusan bisa beda. Ini aneh, pasti ada sesuatu hal yang melatar belakanganinya,” ujar Chairuman Harahap kepada koran ini usai acara dialog tentang pilkada di gedung kemendagri, Jakarta, kemarin (7/5).

Lantas, siapa yang tidak profesional dan ‘bermain’, KPU Medan atau KPU Pusat? Chairuman tidak mau menjawab tegas. Yang jelas, katanya, satu di antara kedua lembaga yang berada dalam satu hirarki itu ada yang tidak independen. “Ada yang tidak obyektif,” cetus mantan Deputi Menko Polhukam Bidang Hukum itu.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk membuktikan siapa yang tidak profesional, sebenarnya gampang. KPU Pusat dan KPU Medan bisa ditanya apa alasan mereka hingga membuat keputusan seperti itu.

“Dan bagaimana cara dia membuat penilaian mengenai persyaratan itu,” ujar politisi Partai Golkar itu. (sam)

Satu Tanggapan

  1. BAHAYA NEGERI TERCINTA INI, KARENA UANG 150 JUTA HABIS 30 MILIYAR B A H A Y A!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: