Tersangka Korupsi Rp.102 Milyar, Gubernur Sumut Dicekal


sumber :http://www.jpnn.com
Jum’at, 07 Mei 2010

Gubsu Syamsul Arifin. KPK menetapkan statusnya menjadi TSK tindak pidana korupsi APBD Langkat tahun 2000 sd 2007 dan saat ini di cekal bepergian keluar negeri


JAKARTA — Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Departemen Hukum-HAM, secara resmi telah mengeluarkan surat cegah tangkal (cekal) untuk Gubernur Sumut Syamsul Arifin. Perintah cekal ini berlaku setahun ke depan, terhitung sejak 16 April 2010. Dengan demikian, selama setahun ke depan Syamsul dilarang bepergian ke luar negeri. Dikeluarkannya surat cekal ini atas permohonan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Ya, dicegah ke luar negeri sejak 16 April 2010,” kata Direktur Penindakan dan Penyidikan Imigrasi, M Husin Alaidrus, saat dihubungi sejumlah wartawan yang biasa meliput di gedung KPK, Jumat (7/5). Menurut Deputy Penindakan KPK, Ade Rahardja, pihaknya memang sudah mengajukan surat permohonan cekal terhadap Syamsul.

Mengenai mengapa Syamsul tidak ditahan saja, KPK beranggapan Syamsul bisa bersikap kooperatif. Plt Ketua KPK Moh Jasin menjelaskan, bahwa sampai saat ini tim penyidik sedang mengembangkan penyidikan.

“Apabila yang bersangkutan kooperatif, tidak lari atau tidak menghilangkan barang bukti, maka penahanan masih dipertimbangkan untuk tidak dilakukan,” ujar Jasin di acara perbincangan pimpinan KPK dengan wartawan di gedung KPK, Kamis (6/5) lalu.

Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Bibit Samad Rianto. Alasan yang disampaikan KPK, Syamsul belum ditahan karena bersikap baik. “Selama tersangka tidak melakukan intimidasi kepada pelapor saya kira pertimbangan tidak ditahan dulu,” lanjut Bibit.

Seperti diketahui, KPK baru mengumumkan status Syamsul naik menjadi tersangka pada 20 April 2010. Saat itu Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan, penetapan sudah dilakukan pekan lalu. Jadi, kemungkinan besar permohonan cekal dari KPK ke Ditjen Imigrasi dilakukan bersamaan dengan penetapan Syamsul sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2007, dengan kerugian negara Rp31 miliar.

Dalam kasus ini Syamsul dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 dan/atau pasal 8 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun 2001. (sam/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: