Penyidikan Kasus Langkat Dinilai Lamban


sumber : Harian Sumut Pos

Wednesday, 12 May 2010

MEDAN-Penyidikan kasus dugaan korupsi APBD Pemkab Langkat dengan tersangka Syamsul Arifin terkesan lamban. Hal itu dikatakan oleh Pengamat Hukum, Muslim Muis Harahap SH. Buktinya, katanya, setelah dilaporkan oleh BPK RI pada 19 Maret 2009 lalu, tapi kenyataannya setelah satu tahun baru ditetapkan tersangka oleh KPK.

Kemudian di Kejatisu sendiri sebenarnya sudah lama adanya laporan, namun masih lambat penangannya. “Sebaiknya Kejatisu segera menetapkan tersangka berikutnya serta melakukan penahanan, sehingga masyarakat tak bertanya atas kasus ini, “ katanya.

Apalagi, bebernya, kasus dugaan korupsi ini sudah menjadi perhatian masyarakat Sumut dan masyarakat Langkat khususnya.

“Sebaiknya bila memang dibutuhkan, segera saja diperiksa oleh Kejatisu tanpa harus menunggu harus selesainya pemeriksaan seluruhnya di KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus), Erbindo Saragih mengatakan pihaknya tetap melakukan pemeriksaan tanpa ada hal yang ditunda, melainkan terus berlanjut. Hanya saja, pada prosesnya pihaknya masih melakukan koordinasi dalam hal hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

”Jadi sampai saat ini pengumpulan bukti-bukti terus kami lakukan, termasuk keterangan sejumlah saksi juga terus dikumpulkan,” ucapnya. Hanya saja, sekarang ini, bebernya, pihaknya masih tetap memanggil sejumlah saksi, hanya saja ada waktu yang bersamaan harus diperiksan
KPK. Makanya, sekarang ini pihaknya tetap menunggu saksi ini kembali dari KPK.

“Saksi terus kami panggil, hanya saja sekarang ini masih menunggu KPK. Untuk pak Syamsul kami masih menunggu izin terlebih dahulu, kalau tidak ada juga izinnya maka kami menyurati KPK untuk meminta keterangan penyidik KPK saja,” sebutnya.

Sementara itu, warga Sumut yang tergabungan dalam Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI), Kelompok-Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) dan Forum Masyarakat Peduli Sumut (FMPS), melakukan aksi ke gedung DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (11/5). Mereka menuntut dilakukannya penahanan terhadap tersangka Syamsul Arifin dalam kasus dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2007 senilai Rp102 miliar.

Desakan tersebut, disampaikan Koordinator K-SEMAR Sumut, Togar Lubis dan Ketua MPI Langkat, Misno Adi kepada wartawan koran ini, melalui telepon. Menurut Togar, dirinya dan ratusan masa dari Sumut, berencana bertemu dengan Komisi III DPR RI, Selasa (11/5) malam, membahas kasus dugaan korupsi Langkat yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kedatangan mereka ke Gedung DPR RI, mendesak agar DPR RI , ikut serta memantau dan mengawasi penyidikan kasus dugaan korupsi Langkat yang terkesan lambat ditangani KPK. Padahal, kasus ini, sudah diselidiki berbulan-bulan, bahkan sudah memiliki tersangka.
“Rencananya, kita akan mengadakan rapat dengar pendapat antara 7 elemen masyarakat Sumut dengan Komisi III DPR RI, terkait penanganan kasus dugaan korupsi Langkat yang sampai kini belum juga tuntas ditangani KPK,”kata Togar yang masih berada di Jakarta.

Pada kesempatan itu, mereka akan menyampaikan beberapa keganjilan yang dirasakan warga Sumut, terkait penanganan kasus dugaan korupsi Langkat yang tengah ditangani KPK. “Yang pertama, kita ingin menyampaikan kepada Komisi III DPR RI , kalau penanganan korupsi Langkat, tidak transparan,”ketus Togar.

Sebab, menurutnya, sejak kasus itu ditangani KPK, ada keganjilan, seperti penetapan tersangka Syamsul Arifin pada 14 April 2010, tetapi baru diumumkan KPK pada 20 April. Kemudian, surat pencekalan Syamsul dari Imigrasi pada 19 April 2010, tapi diumukan pada 7 Mei. “Inikan sudah tidak transparan lagi,”ungkap Togar.

Mengenai penahanan Syamsul Arifin yang sampai saat ini belum dilakukan KPK, dengan alasan kooperatif, Togar menimpal, kalau kooperatif dijadikan alasan pelaku korupsi tidak ditahan, tentu sebagian besar tersangka korupsi yang sudah ditahan, melakukan hal serupa. “Kalau kooperatif dijadikan alasan, apa tersangka korupsi lain tidak kooperatif, makanya ditahan?”tanya Togar.
Dengan lengkapnya alat bukti yang sudah dimiliki KPK, Togar dan segenap elemen masyarakat Sumut, meminta KPK untuk melakukan penahan terhadap tersangka Syamsul Arifin. “Penahanan ini perlu, agar menghindari konflik interes antar pendukung anti korupsi dengan pendukung koruptor,”tegasnya.

Ketika ditanya informasi kegagalan jadwal pertemuan dengan Komisi III DPR RI , Togar tidak menampik kabar tersebut. Dirinya mengakui, kalau kabar batalnya jadwal tersebut, berkaitan dengan berhalangannya Ketua Komisi III DPR RI karena di panggil Presiden.
“Mengenai jadwal ini (rapat dengar pendapat), memang sudah diagendakan untuk nanti malam, tapi kabarnya, Ketua Komisi berhalangan, karena dipanggil Presiden, kita tunggu sampai malam nanti lah,”sebutnya.

Ketika ditanya pembatalan jadwal itu, Togar menyatakan, kalau memang jadwal pertemuan batal, maka dugaan adanya dukungan dari dalam istana bisa jadi pegangan. “Kalau memang tidak jadi, dugaan saya tentang kasus korupsi Langkat di back up istana, benar, karena penanganan dilakukan KPK, seperti ada “tekanan”, sehingga prosesnya lamban,”duga Togar. (ndi/ril)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: