45 Anggota DPRD Langkat akan Diperiksa KPK


sumber : www.gomedan.com

Senin, 17 Mei 2010 | 19:06:31

MEDAN-Sebanyak 45 mantan anggota DPRD Langkat periode 1999/2004, mulai hari Kamis (20/5) akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi APBD Langkat tahun 2000 s/d 2007. Korupsi itu, khusus soal pengadaan mobil dinas jenis Fanther alias Fante Gate berbiaya miliaran rupiah.

Para mantan anggota dewan yang segera diperiksa secara bergilir dan diantaranya diperkirakan akan ditetapkan sebagai tersangka, Kamis mendatang dikumpulkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mako Brimob Km 19 Binjai. Para mantan wakil rakyat yang diantaranya masih ada yang duduk sebagai wakil rakyat Langkat, diduga secara bersama-sama atau berjamaah menilap uang negara.

Keterangan dan pantauan andalas, akibat akan dilakukannya pemeriksaan, sejumlah mantan anggota DPRD Langkat khususnya yang saat menjabat menduduki unsur pimpinan, mulai ‘kasak-kusuk’ melobi mantan anggota DPRD lainnya. Tujuannya agar memberi jawaban yang sama, yakni memanjar pembelian mobil dengan uang sendiri begitu juga dengan pembayaran cicilannya.

“Informasi yang kita peroleh juga menyebutkan hal tersebut. Abdullah Abdul Rahim atau yang dikenal dengan sapaan Uncu Dolah sebagai salah seorang mantan anggota DPRD Langkat periode 1999/2004 mengatakan kepada saya, dirinya telah menerima surat panggilan KPK agar hadir pada hari Sabtu (22/5) di Mako Brimob Binjai untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan tidank pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka Syamsul Arifin SE, terkait kasus Fanther Gate,” kata Koordinator Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, Togar Lubis, Minggu (16/5) ketika dikonfirmasi via seluler.

Dikatakan Togar, dirinya juga yakin kalau materi pemeriksaan pada ke-45 mantan anggota DPRD Langkat periode 1999/2004, masih seputar pembelian mobil Isuzu Panther untuk anggota DPRD. Sebelumnya, pengedaan mobil itu disebut-sebut sebagai politik balas budi atau suap yang dilakukan oleh bupati agar diloloskannya Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Langkat 5 tahunan sebagai syarat untuk mencalonkan diri menjadi bupati periode kedua saat itu.

“Jadi wajar jika sejumlah mantan anggota DPRD yang saat itu menduduki jabatan unsur pimpinan mulai terlihat kasak-kusuk, dan melobi mantan anggota DPRD lainnya agar memberikan jawaban yang sama saat diperiksa, yaitu mengatakan bahwa pembelian mobil tersebut adalah dengan uang pribadi. Sebab tidak tertutup kemungkinan seluruh unsur pimpinan DPRD Langkat 1999/2004 juga akan ditetapkan sebagai tersangka seperti Syamsul Arifin,” jelas Togar yang berulangkali menggiring kasus ke tingkat penyelidikan baik di KPK maupun di Polda Sumut.

Dipaparkannya, pembelian mobil Isuzu Phanter tersebut bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2002 dengan melakukan mark up anggaran di beberapa pos sekretariat daerah. Seperti yang ditemukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, biaya rapat gabungan komisi RAPBD. Semula hanya Rp7.600.000 bertambah jadi Rp14. 250.000 hingga menjadi Rp21.850.000. Biaya rapat gabungan komisi LPj 2001 semula Rp 9.500.000 bertambah Rp9.500.000 dan menjadi Rp 19.000.000. Biaya Panitia Anggaran dan Panitia Musyawarah semula hanya Rp36.000.000 bertambah Rp24.000.000 dan menjadi Rp60.000.000. Dan masih banyak item lain yang di mark up.

Untuk pembayaran cicilannya, biaya diambil melalui APBD Langkat 2002-2004. Hingga akhirnya LPj lima tahunan Bupati Langkat di tahun 2004 mulus tanpa cacat. Kasus ini juga sempat mencuat di tahun 2005 silam. Kala itu ditangani oleh penyidik kejaksaan dan kepolisian.

Hal ini, terang Togar, terungkap melalui surat pimpinan KPK yang diserahkan ke Kejagung guna menindaklanjuti laporan pengaduan K-SEMAR Sumut atas kasus dugaan mark up anggaran guna pembelian mobil Isuzu Panther yang tertuang dalam surat KPK No R.1549/KPK/ VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005.
Sebulan kemudian, pimpinan KPK telah menerima jawaban dari Kejaksaan Agung RI dengan surat No R-761/F/Fd.1/10/2005 tanggal 11 Oktober 2005 yang intinya menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat telah melakukan penyelidikan atas kasus-kasus korupsi yang dilaporkan K-SEMAR termasuk perihal pembelian 43 unit mobil Isuzu Panther, namun tidak ditemukan indikasi korupsi, sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Atas jawaban Kejagung inilah KPK mengirimkan surat kepada koordinator K-SEMAR Sumut, Togar Lubis, dengan surat Nomor: R.507/D.PIPM/KPK/III/2006 tanggal 9 Maret 2006 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK, Junino Jahja.
Selanjutnya, pada tanggal 5 Maret 2006, K-SEMAR kembali menyurati Kapolda Sumut yang saat itu dipimpin Irjen Pol Bambang Hendarso Danuri.

Laporan melalui surat dengan Nomor: 08/K-SEMAR/II/2006 bertanggal 28 Pebruari 2006 ini langsung diserahkan kepada Irjen Pol Bambang Hendarso Danuri. Namun setelah 10 orang mantan anggota DPRD Langkat plus Direktur CV Ansor Bintang Sembilan Medan dan rekanan lainnya yang diduga terlibat atas pembelian 43 unit mobil Isuzu Panther ini diperiksa oleh Sat Tipikor Poldasu, kasus dugaan korupsi Panthergate ini pun kembali stagnan.(Pra)

Satu Tanggapan

  1. sebaiknya para pejabat di negeri ini berpikir utuk melakukan tindakan yang dapat merugikan bangsa. negara ini akan hancur jika sikap para penguasa tidak menjadi pelindung dan pengayom masyarakat. ingat negara ini bukan milik kita sendiri. masih banyak generasi yg akan datng menanti.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: