Harta Syamsul di Telusuri hingga ke Deli Serdang, 45 Mantan DPRD Diperiksa KPK


sumber : Harian Sumut Pos

Syamsul Arifin memberikan keterangan kepada Wartawan Usai diperiksa di KPK, Selasa 1/12/2009 lalu. namun Syamsul tetap mengaku tidak pernah diperiksa oleh KPK


BINJAI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap sejumlah anggota DPRD Langkat periode 1999-2004. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Aula Mako Detasmen A Brimob, Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Binjai Timur, Senin (24/5). Pemeriksaan ini sudah berlangsung selama sekitar satu minggu lamanya.

Abdullah Abdul Rahim, anggota DPRD periode lalu yang juga diperiksa KPK menjelaskan, pemeriksaan juga dilakukan kepada seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat.

Abdullah menegaskan, pemeriksaan mereka sebatas saksi untuk tersangka Syamsul Arifin SE terkait pengadaan mobil Isuzu Panther untuk anggota dewan, atau yang dikenal dengan kasus Panthergate. ”Saya tegaskan lagi, 45 orang mantan DPRD Langkat masih sebagai saksi dari tersangka Syamsul Arifin,” ujar Abdullah, Sabtu (22/5) lalu

Abdullah yang juga pernah menjadi Panitia Anggaran (Panggar) di DPRD Langkat, menyebutkan bahwa, uang untuk membeli mobil Panther tersebut diambil dari APBD Langkat.
Anggaran untuk membeli Panther tersebut sebesar Rp154 juta per unit, dan diangsur selama 30 bulan. “Namun, yang ditanggung (dibayarkan) DPRD Langkat pada masa itu hanya 6 bulan terakhir. Dari mana lagi uang untuk menutupi itu kalau tidak dari APBD,” ucapnya.
Untuk kasus ini, Abdullah mengaku pernah mengadukannya ke KPK. Namun kata Abdullah, tindakannya tersebut tidak diterima pihak KPK.

Selain itu, Abdullah juga mengungkapkan sejumlah orang yang dipanggil KPK di antaranya, Yunus Saragih, dan Ghajali Sam. “Ghajali Sam sudah dipangil tapi belum datang. Yang jelas, semua mantan anggota DPRD Langkat, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal, masih dapat surat panggilan dari KPK,” kata Abdullah sambil tersenyum.

Sepanjang pemeriksaan yang dilakukan KPK, Abdullah mengaku tidak bisa menghitung berapa jumlah pertanyaan yang diberikan KPK. “Pertanyaan sangat banyak. Intinya, dalam pemeriksaan yang dilakukan, siapa yang sanggup membayar mobil Phanter itu silahkan dibayar, dan kalau tidak sanggup harus mengembalikan mobil Phanter tersebut,” ucapnya.
Abdullah juga memperlihatkan surat panggilan dari KPK dengan nomor Spg-1169/23/V/2010 yang ditandatangani direktur penyidik, Suedi Husien.

Selain penyidik KPK, ternyata penyidik Kejatisu juga turut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Langkat terkait kasus yang sama. Salah seorang pejabat Langkat yang dimintai keterangan Kejatisu yaitu Kepala Inspektorat Langkat Sedar Sembiring. Pemeriksaan Sedar, dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai di Jalan T Amir Hamzah, Binjai Utara, Rabu (20/5) lalu. Pemeriksaan terhadap pejabat Langkat di Kejari Binjai ini, juga berlangsung tertutup. Pemeriksaannya dilakukan di lantai 2 (dua) kantor Kejari.

Terkait pemeriksaan dimaksud, Kasi Pidsus Kejari Binjai FJK Sembiring didampingi Kasi Intel Kejari Binjai Junaidi dan Kasubag Bin Rinaldi, membenarkan adanya pemeriksaan sejumlah pejabat Langkat di kantor mereka. “Tapi yang memeriksa Kejatisu, kita cuma menyediakan tempat saja. Pemeriksaan dilakukan selama satu minggu,” sebut Sembiring.

Cari Harta Syamsul ke Deli Serdang
Pasca ditetapkannya Syamsul Arifin sebagai tersangka dugaan kasus korupsi penyalahgunaan APBD Langkat tahun anggaran 2000-2007, KPK mulai mencari aset Syamsul Arifin. Selasa (18/5) lalu, KPK mendatangi kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) Deli Serdang. Menurut sumber yang dipercaya di kantor BPN Deli Serdang, sejumlah penyidik KPK mendatangi kantor yang mengurus surat tanah atas nama keluarga Syamsul Arifin.

Tim penyelidik KPK yang terdiri lima orang itu, mendatangi kantor BPN Deli Serdang mengunakan Kijang Innova. Di sana penyelidik KPK memberikan sejumlah dokumen daftar permintaan yang isinya soal aset berbentuk tanah.

Dalam dokumen daftar permintaan itu disebutkan berapa jumlah luas tanah anak, menantu serta keluarga Syamsul Arifin. Selain daftar aset tanah milik keluarga Syamsul Arifin, penyelidik KPK meminta daftar aset tanah supir pribadi serta sejumlah nama-nama yang dikenal dekat dengan orang nomor satu di Sumut itu.

Namun, sumber tersebut menyebutkan apakah, daftar permintaan penyelidik KPK itu dipenuhi kantor BPN Deli Serdang. Ketika awak koran ini ke kantor BPN Deli Serdang untuk mengkonfirmasi hal itu, segala informasi terkait permintaan penyelidik KPK, tidak dapat. Sejumlah pejabat enggan untuk menjawabnya. (mag-4/btr)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: