Kejar Korupsi Langkat : KPK Panggil Mantan Anggota Dewan Termasuk yang Sudah Meninggal


sumber : Pos Metro Medan

Rabu, 26 Mei 2010
BINJAI- Dugaan korupsi atas penyimpangan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Langkat 2000-2007 dengan tersangka Syamsul Arifin yang kini menjabat Gubernur Sumut, terus ditelusuri KPK. Terbukti, seluruh kepala dinas dan mantan anggota DPRD Langkat, diperiksa di Aula Markas Komando Betasemen A Brimobdasu Jl Soekarno-Hatta, Binjai Timur.

Menurut mantan Anggota DPRD Langkat periode 1999-2004, Abdullah Abdul Rahim yang ditemui usai memenuhi surat panggilan KPK nomor: Spgl-1169/23/V/2010, pemanggilan itu untuk pemeriksaan sebagai saksi pada Sabtu (22/5) lalu.

“Saya dipanggil sebagai saksi terkait tindak pidana korupsi tersangka Syamsul Arifin. Semua Kepala Dinas dipanggil, juga mantan anggota DPRD sebanyak 45 orang, semuanya dipanggil, termasuk yang sudah meninggal. Soalnya, penyidik KPK tak tau ada yang telah meninggal,” ujar Abdullah sambil tertawa kecil.

Mantan anggota DPRD Langkat dari Partai Bulan Bintang itu juga mengaku banyak dijejali pertanyaan yang lebih mendalam disertai sumpah. Abdullah juga menjelaskan bahwa dirinya telah dua kali dimintai keterangan, pertama kali di Jakarta dan yang kedua di Aula Detasemen A Brimob Binjai.

“Saya kan pernah diperiksa di Jakarta, jadi pihak penyidik KPK itu memanggil saya lebih memperhalus dan lebih mendalami keterangan yang pernah saya berikan. Sewaktu di Jakarta tidak di sumpah, namun untuk keterangan kemarin, kita semuanya disumpah. Ada 8 mantan anggota DPRD Langkat yang diperiksa,” tambahnya.

Masih Abdullah, “Kalau pemeriksaan terhadap saya hanya mengenai panther gate. Saya sudah jelaskan dengan yang sebenarnya, bahwa benar panther gate itu uangnya diambil melalui APBD, masing-masing anggota sebanyak Rp154 juta. Pembayarannya, 6 bulan terakhir dibayar masing-masing, jadi 30 bulan dikredit, tapi bukan kita yang membayar, ya dari APBD lah. Orang kita memang tak pernah bayar,” ujar Abdullah yang mengaku sebagai panitia anggaran pada saat itu.

Masih penjelasannya, dia telah melaporkan kasus panther gate pada 2002 seperti yang diungkapkannya saat bersaksi di KPK. “Saya bilang dengan KPK, saat itu saya bertemu dengan Wakil Ketua KPK, Eri Eriana, saya mau pulangkan mobil tapi beliau tak mau terima. Kapolda juga pernah memeriksa saya, tapi karena mereka tak mau terima ya udah. Jadi, sekarang artinya, saya dipanggil supaya disuruh memulangkan. Ya saya bilang kalau ada uang akan saya bayar, karena saya tak ada duit. Saya bilang juga bahwa saya anggota DPRD yang paling miskin, masih ada anggota DPRD lainnya yang belum dipanggil, seperti Ghazalai Syam karena sedang berada di Mekkah, berdoa,” tandas ayah empat anak itu.

Kepada Ketua Tim Penyidik KPK, Abdullah juga menyatakan siap dipenjara asal Syamsul Arifin masuk. “Yang memeriksa saya perempuan, langsung ketua timnya. Saya bilang, siap untuk masuk penjara asal Syamsul Arifin masuk. Sebenarnya, aku pun tak boleh menerima mobil itu, tapi kalau tak aku terima waktu itu, habislah aku dimaki kawan- kawan. Sok segala macam gitulah itu, sedangkan kita terima aja, macam-macam cakap orang, apalagi tidak kita terima,” tegasnya.

Sambungnya lagi, “Yang saya cakapkan waktu di Jakarta tetap sama aja, karena mark up itu terjadi setelah habis rapat. Waktu dibahas tak nampak, buktinya pimpinan DPRD, Ketua Fraksi, Wakil Ketua Panitia Anggaran, merekalah yang meneken, kami tak ikut lagi. Jadi darimana uang muka dan angsurannya? Apa mungkin Syamsul Arifin mengeluarkan angsuran dari uang pribadinya? Mana mungkin,” beber alumni Fakultas Ekonomi USU angkatan 1973 itu kepada POSMETRO MEDAN .

Sekdakab Langkat Disuruh Menghadap KPK

Sementara itu, Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Langkat, Misno Adi menyebutkan, pihaknya mendapatkan surat pemanggilan pejabat Langkat oleh KPK.

Surat Direktur penyidik KPK kembali dilayangkan melalui faximile ke Sekretariat Kantor Bupati Langkat tertanggal 22 April 2010 untuk memanggil Sekdakab Langkat, Drs Surya Djahisa.

Copyan surat panggilan penyidik KPK itu -meski semula dirahasiakan- bernomor SPGL-986/23/IV/2010 tertanggal 23 April 2010 yang ditandatangani Direktur Penyidik KPK, Suadi Husein. Isinya, memanggil Surya Djahisa pekerjaan Kabag Keuangan Pemkab Langkat periode 1998-2003/Sekda Pemkab Langkat beralamat Jalan Perkutut nomor 2 Komplek Perumahan Pemkab Langkat.

Surya Djahisa disuruh menghadap penyidik KPK Rosmaida Surbakti dan tim di KPK Jalan Rasuna Said Kav C-1 Kuningan Jakarta Selatan pada tanggal 26 April 2010 jam 09.30 WIB, untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tipikor dalam penyalahgunaan dan pengelolaan kas daerah Kabupaten Langkat dan penyalahgunaan APBD Langkat 2000-2007 yang dilakukan tersangka Syamsul Arifin selaku Bupati Langkat dan kawan-kawan, jelas Misno mengutip isi surat.

Pemanggilan ini adalah lanjutan setelah Budiono, Wakil Bupati Langkat dan Kuasa BUD, Buyung Ritonga dipanggil penyidik KPK pada 19 April 2010. Buyung Ritonga mengaku berhari hari dimintai keterangan penyidik KPK.

Tidak satupun pejabat Pemkab Langkat mau memberikan komentar tetang pemanggilan Sekdakab Langkat yang akan membuka tabir di KPK. Kabag Humas Pemkab Langkat Syarizal SSos yang dihubungi kemarin menyebutkan, dirinya belum tahu ada pemanggilan Sekda Langkat oleh KPK. “Saya belum tahu tentang pemanggilan itu, tetapi kalau yang lalu-lalu Pak Sekda dipanggil Kejatisu, memang ada. Yah kita lihat saja besok,”sebut Rizal menjawab wartawan melalui telepon selularnya.

Sementara, Surya Djahisa terus menutup telepon selularnya, bahkan rumahnya di komplek perumahan Pemkab Langkat di Stabat, tampak sunyi tanpa penghuni

Syamsul Giring Opini Publik

Terpisah, Koordinator Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, Togar Lubis, menyesalkan tidak ditahannya Syamsul Arifin dalam dugaan korupsi sebesar Rp102,7 miliar itu.

“Koperatif menurut hukum acara yakni tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta tidak mengulangi perbuatannya. Dalam kasus dugaan korupsi yang sekarang, Syamsul Arifin ditetapkan sebagai tersangka, dia memang tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya. Tapi dengan dia menggiring opini publik Sumatera Utara, itukan bukan koperatif namanya. Bahkan dia katakan KPK itu memfitnah dirinya. Bagaimana lagi itu, kalau KPK sebesar itu dan yang pernah memproses dan menjebloskan besan Presiden di bilang memfitnah, bubarkan aja KPK, untuk apa lagi ada,” lantang Togar.

“Kita yakin untuk memantapkan penyidikan, langkah selanjutnya yakni menahan Syamsul Arifin. Pertama, KPK itu mengharamkan yang namanya SP3. Kedua, statusnya sudah tersangka dan sudah dinaikkan ke pengadilan, sampai saat ini peradilan Tipikor tidak pernah membebaskan satu pun terdakwa kasus korupsi, jadi mereka harus betul-betul mantap untuk mengumpulkan alat bukti. Namun yang kita pertanyakan, apakah setelah ini Syamsul Arifin ditahan? Kita sama-sama saksikan saja keberanian KPK dalam hal ini,” papar Togar.(aswin/darwis)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: