KPK: Syamsul tak Akan Lolos


sumber : harian sumut pos

CegaH Korupsi: Wakil Ketua KPK, M Yasin, berbicara seputar gratifikasi dan pencegahan korupsi di hadapan anggota DPRD Sumut, kemarin.//ANDRI GINTING/SUMUT POS

MEDAN-Kasus dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2007 dan dugaaan korupsi kasus Panthergate senilai Rp102,7 miliar tidak akan dihentikan. Penyidikan sudah sangat mendalam, kerugian negara telah diketahui. Sejumlah bukti telah disita, 80 saksi telah diperiksa, tersangkanya juga sudah ditetapkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah fokus menyiapkan berkas penuntutan dengan pasal berlapis.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan M Jasin di gedung DPRD Sumut, Selasa (15/6). Jasin berada di Medan dalam rangka sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Guna Pencegahan Korupsi yang dihadiri seluruh anggota DPRD Sumut.

Dia menjelaskan, KPK tidak mengenal surat perintah penghentian penyidikan (SP3). ”Kasusnya sudah meningkat ke tahapan penyidikan, KPK akan melengkapi bukti-bukti yang telah didapatkan. Jadi, naiknya (status Syamsul, Red) ke status tersangka didukung dengan alat bukti yang cukup,” ujarnya

Diuraikan Jasin, dalam dua kasus tersebut, total kerugian negaramencapai Rp102,7 miliar dan yang telah dikembalikan tersangka sebanyak Rp67 miliar. “Walaupun dia (Syamsul) sudah mengembalikan uangnya, tetap tidak akan menggugurkan pidananya. Apalagi masih ada yang belum dikembalikannya. Intinya proses itu terus berjalan, seperti penanganan kasus-kasus yang lainnya,” katanya.

Mengapa Syamsul yang sudah menyandang predikat tersangka belum juga ditahan?

“Lembaga penegak hukum yang baik tidak terpatok pada penahanan tersangkanya, tapi percepatan berkas guna melancarkan dan mempercepat penuntutan,” jelasnya.

Meski demikian, M Jasin menyatakan Syamsul Arifin pasti bakal ditahan. “Masih dalam proses, lebih cepat lebih baik. Tapi juga tidak harus terburu-buru melakukan penahanan,” sambungnya lagi.

Jasin juga menegaskan, kasus korupsi ini tidak akan dialihkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). “Yang ada malah instansi-instansi lain yang menyerahkan kasusnya ke KPK. Bukan KPK yang menyerahkan kepada instansi lain,” katanya.

Jasin juga membantah anggapan KPK melemah dan tidak mampu menuntaskan dugaan kasus korupsi Langkat ini.

Ia juga tak mau membandingkan kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ismeth Abdullah yang ditahan tak lama setelah pengumuman statusnya sebagai tersangka.

“Semua pihak harus menghormati proses hokum. KPK tidak bisa didesak-desak, karena KPK berkerja secara profesional. Tapi tidak ada hambatan bagi KPK untuk melakukan penahanan,” tegas Jasin sebelum masuk ke mobilnya.

Demokrat-Golkar Berseteru

Dalam acara sosialisasi, sempat terjadi ketegangan antar angota DPRD dari Fraksi Demokrat dan Fraksi Golkar. Semuanya berawal dari pertanyaan anggota Komisi A DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat, Marahalim Harahap terkait status Syamsul Arifin. “Apa kendala KPK terkait kasus yang menimpa Gubsu Syamsul Arifin, yang hingga saat ini (penanganannya, Red) terkesan terbengkalai? Karena pada prinsipnya kami sayang dengan Gubsu,” tanya Marahalim kepada M Jasin.

Biller Pasaribu dari Fraksi Golkar langsung menanggapi pertanyaan tersebut. “Ini sudah jauh dari pembicaraan semula. Saya harap Pak Wakil Ketua KPK tidak menjawab itu karena itu sudah masuk ke wilayah lain,” ujar Biller.

Spontan, sejumlah anggota berdiri. Beberapa wakil rakyat lain saling berpandangan. Untuk meredakan ketegangan, M Jasin memberi jawaban yang menenangkan. “Saya tahu mana yang harus dijawab dan mana yang tidak. Mana yang normatif mana yang tidak,” ujarnya di hadapan anggota dewan.

Sambungnya, untuk kasus Syamsul, tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Masih dalam proses, kami profesional. Sesuai amanah undang-undang KPK tidak bisa mengeluarkan SP3, jadi kasusnya jalan terus. Penetapan seseorang menjadi tersangka telah melalui proses pemeriksaan yang panjang,” ujarnya tanpa menyebut nama Syamsul dalam penjelasannya.

Dalam sesi Tanya jawab , Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaluddin Harahap menanyakan tentang pemberian hadiah dari mora atau mertua, kepada menantu. “Aapakah termasuk gratifikasi dan patut dicurigai atau tidak?”

Menjawab pertanyaan itu,  M Jasin mengatakan, pemberian antar sanak saudara, seperti mertua kepada menantu atau paman kepada keponakan itu bersifat horizontal.

“Pemberian yang sifatnya tidak ada keterkaitan dengan jabatan, itu sah-sah saja. Tapi, jika ada kecenderungan dengan jabatan atau biasa disebut hubungan vertikal maka harus dilaporkan dan diperiksa. Karena indikasi adanya muatan sangat kental,” katanya.(mag-13)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: