Terkait Korupsi APBD Langkat, Syamsul Harus Ditahan


sumber : Pos Metro Medan

Rabu, 23 Juni 2010
JAKARTA-Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menahan tersangka kasus dugaan korupsi APBD Langkat, Syamsul Arifin.

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Ibrahim Fahmi Badoh mengatakan, sudah tidak ada alasan lagi bagi KPK untuk tidak segera menahan mantan bupati Langkat itu. Pasalnya, hajatan pemilukada Kota Medan sudah kelar. “Sudah menjadi hal biasa, KPK tidak mau menyentuh seseorang di tengah ada kontestasi politik seperti pilkada. Nah, pemilukada Medan sudah selesai, KPK harus segera menahan yang bersangkutan,” ujar Ibrahim Fahmi Badoh kepada koran ini di Jakarta, kemarin (21/6).

Mengenai hubungan antara pemilukada dengan proses hukum di KPK, Fahmi menyatakan, ICW sendiri setuju bila tindakan KPK tidak dilakukan menjelang atau saat pemilukada. Ini penting, katanya, untuk menghindari agar jangan sampai KPK dikait-kaitkan dengan urusan politik. “Karena kalau misalnya menahan seseorang menjelang pemilukada, maka KPK bisa menjadi bulan-bulanan,” ujarnya. Kasus Langkat misalnya, meski Syamsul bukan sebagai calon di pemilukada Medan, tapi dengan posisinya sebagai Ketua DPD Golkar Sumut, maka jika dilakukan penahanan menjelang pemilukada, maka bisa mempengaruhi citra calon yang diusung Golkar.

Fahmi menjelaskan, tindakan untuk segera menahan Syamsul bisa menghentikan rumors yang sudah kuat berkembang di masyarakat mengenai adanya intervensi kekuatan partai ke internal KPK, terkait kasus Langkat itu. “Karena memang selalu ada beking partai. Jarang ada tersangka yang dibela publik. Yang ada, dibela partai, dan itu sifatnya terbuka,” ujar Fahmi.

Sekedar mengingatkan, sesaat setelah KPK mengumumkan status Syamsul sebagai tersangka pada pertengahan April 2010, sejumlah politisi Partai Golkar di Senayan mempersoalkan penetapan status itu.

KPK, lanjut Fahmi, harus tanggap terhadap rumors yang berkembang itu. Jika dibiarkan saja, maka publik akan beranggapan bahwa intervensi dari partai ternyata berjalan efektif. “Nah, untuk membantahnya, ya tahan saja. Toh para tersangka yang lain juga ditahan. Jangan sampai KPK terus-terusan dituding bersikap diskriminatif,” ujarnya.

Sebelumnya, beberapa pekan lalu saat berada di Medan, Wakil Ketua KPK Moh Jasin mengatakan, Syamsul belum ditahan karena dianggap bersikap kooperatif. Menurut Fahmi, dalih ‘kooperatif’ tidak bisa diterima masyarakat. Pemahaman masyarakat, tatkala tersangka tidak ditahan sedangkan yang lain ditahan, berarti KPK bersikap diskriminatif.

Seperti diketahui, dalam keterangan persnya pada 20 April 2010, Juru Bicara KPK Johan Budi menjelaskan, dugaan kerugian keuangan negara dalam kasus Langkat mencapai Rp 31 miliar. Bukankah hasil pemeriksaan BPK ada temuan kerugian Negara Rp102,7 miliar? Johan menjelaskan, uang yang sudah dikembalikan Syamsul dan pejabat Pemkab Langkat lainnya, sudah tidak dihitung sebagai kerugian negara. “Jadi kerugian negaranya sudah dikurangi yang dikembalikan itu,” ujar Johan.

Dalam kasus ini Syamsul dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan/atau pasal 3 dan/atau pasal 8 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (sam)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: