Warga Teluk Haru Kecewa Anggota Dewan tak Lagi Merakyat


sumber : Pos Metro Medan

Senin, 12 Juli 2010
LANGKAT- Perjuangan Kelompok Tani Teluk Haru Kecamatan Pangkalan Susu melawan PT Jaya Baru Pratama (JBP) Sudah sepatutnya mendapat dukungan dari semua pihak. Sebab, tuntutan itu bukan untuk kepentingan pribadi ataupun sekelompok, tapi bagi banyak warga. Sayangnya, teriakan ihklas para petani yang kemarin datang mengadu nasib ke DPRD Langkat itu bukannya mendapat tanggapan. Sebaliknya, mereka justru ngaku makin terluka dengan sambutan Ketua DPRD Langkat, H Rudi Bangun, SE yang terkesan mengejek.

“Makan apa pagi ini, sehingga terlalu semangat berdemo.” Inilah kalimat yang tidak kasar namun dirasa menyayat hati 21 perwakilan petani yang terucap dari mulut ketua para wakil rakyat itu. Sepontan ucapan Rudi langsung disambut reaksi kaum petani. “Kami ini petani Pak, sudah terbiasa hidup susah. Jadi jangan Bapak tanya kami makan apa? Kami bersemangat bukan karena makan yang enak-enak, yang membuat kami tegar dan bersemangat adalah keinginan kami tuk membantu pemerintah ini.” Ketus salah seorang perwakilan massa. “Tolong tegaskan, bapak berbicara dari lubuk hati yang ihklas atau apa?” sontak warga lain yang merasa dilecehkan ucapan Rudi tadi. “Saya ihklas, saya nggak bermaksud apa-apa, lagian kan bisa-bisa aja sebelum tadi kemari kalian minum extra jos atau kratindaeng hingga bersemangat, jadi jangan disikapi negatif, kita berpikiran positif tinking ajalah,” hardik Rudi dengan nada sepele.

Akibat ucapan Ketua DPRD yang kurang bersahabat itu, pertemuan perwakilan petani dengan anggota legislatif itu pun berjalan tak nyaman lagi. Apalagi, tanpa kejelasan Rudi langsung meninggalkan ruangan rapat tanpa pamitan atau mengucapkan sekalimat penyejuk hati kaum petani. Beberapa menit Rudi meningalkan ruangan sidang, puluhan perwakilan kaum petani tadi terlihat terbodo-bodoh di ruangan itu. “Untung saja bapak itu tidak terpilih jadi bupati saat mengikuti Pilkada lalu, kalau terpilih entah macamana masyarakat Langkat ini jadinya,”celoteh petani sambil menggaruk kepalanya. Perseteruan atas lahan kebun antara PT Jaya Baru Pratama (JBP) dan warga di Teluk Haru itu memang kian menghangat. Bahkan, ditengarai Pemkab Langkat juga menjadi korban permainan perusahaan swasta tadi yang hingga kini disebut-sebut tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dalam mengelola areal tersebut.

Sutrisno satu diantara warga yang ikut menyampaikan aspirasinya ke Pemkab Langkat beberapa waktu lalu menyebutkan, warga di seputar lokasi PT JBP di Kecamatan Pangkalan Susu hingga kini masih mengklaim jika lahan milik kebun sawit swasta itu tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) selama 24 tahun berjalan. Bahkan, ditegaskan perwakilan warga Pkl Susu tersebut, Pemkab Langkat juga tak terlepas dari aksi pengkibulan yang dilakukan pengelola. Sehingga, bukan hanya warga saja yang dirugikan tetapi pemerintahan secara keseluruhan juga dirugikan. “ Kami bukannya ingin merampas lahan mereka (PT JBP-red) tapi tolong dijelaskan mana saja titik batas kebunnya, karena diperkirakan penggarapan dilakukan perusahaan tidak sesuai,” ungkap Sutrisno di aula rapat Asisten Pemerintahan kantor Bupati Langkat, Selasa (4/5) lalu.

Menurut delegasi sekitar 500-an warga kecamatan tersebut, penggarapan lahan dilakukan PT JBP selama ini sangat tidak jelas. Keberadaan sekitar 2600 hektar lahan itu tak pernah diekspos secara transparan tentang tapal batas dengan tanah warga. Parahnya lagi, sambung dia, keheranan warga semakin keras kenapa sudah 24 tahun usia perusahaan yang tidak memiliki HGU itu tetap saja dibiarkan oleh Pemkab Langkat beroperasi. Nah, dengan demikian sepantasnya pemerintah mempertanyakan kondisi itu maka tak pelak jika pemkab disinyalir sudah teperdaya. Dalam pertemuan yang dimediasi Kabag Tata Pemerintahan (Tapem), Jaya Sitepu, yang menghadirkan Kadis Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun), Supandi Tarigan, Kepala BPN Langkat, Nurhayati, Kadis Pendapatan Marino S, Anggota Komisi I (Bid Pemerintahan) DPRD Langkat itu, warga menuntut agar masalah itu secepatnya ditangani sebelum meruncing. Namun sayangnya, pihak perusahaan belum dapat dipastikan kehadirannya. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Wilayah Langkat, Nurhayati mengaku belum memahami sepenuhnya persoalan dimaksud. Namun, sesuai informasi mereka terima dari Kanwil BPN Sumut membenarkan jika PT JBP belum mengantongi HGU. Untuk itu, pihaknya meminta warga bersabar.

“Bagaimana mungkin kita menjatuhkan sanksi kepada perusahaan itu, untuk permohonan HGU saja belum ada. Proses permintaan itu harus disampaikan ke Kanwil, sebelumnya juga harus jelas dasar penguasaannya,” tegas Nurhayati. Kadishutbun Langkat, Supandi Tarigan dalam kesempatan sama mengaku pihaknya sudah pernah meminta PT JBP mengekspos data-data kelengkapannya guna pengklarifikasian tapal batas, walaupun diakui untuk agenda dimaksud butuh waktu panjang. Menariknya lagi, seperti yang pernah diungkapkan Kadispenda Langkat, Marino Singarimbun, seperti diperoleh dari layanan Kantor Pelayanan Pajak Terpadu (KPPT) Pratama Binjai disebutkan, jika PT JBP membayar kewajiban pajak sesuai ketetapan setiap tahunnya dengan luas kebun hanya 1351 hektar. Sementara, selama ini warga mengetahui jika PT JBP mengklaim kebun mereka luasannya mencapai 2600 hektar.

Makanya, indikasi kecurangan itu membuat warga kian penasaran sebab merasa sudah dipermainkan. Disebabkan itulah, seribuan warga pada Selasa (6/7) datang mengeruduk DPRD Langkat mendesak para wakil rakyat segera membentuk Pansus terkait masalah ini. Sialnya, kedatangan warga petani malah dikecewakan Ketua DPRD Langkat dengan sikapnya yang terkesan arogan. Menyikapi tingkah Ketua DPRD Langkat tadi, Koordinator kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut Togar Lubis ketika ditemui Minggu (11/7) angkat bicara. Togar sangat menyayangkan sikap Ketua DPRD Langkat Rudi Bangun saat menerima perwakilan masyarakat yang berunjuk rasa waktu itu.

Menurut Togar, penyampaian aspirasi masyarakat ke legislatif berarti rakyat masih percaya bahwa DPRD Langkat adalah wakil mereka yang siap untuk mendengarkan aspirasi , keluhan dan siap memperjuangkan aspirasi rakyat. “Dalam setengah tahun ini kita telah 2 kali mendapat informasi miris soal keluhan rakyat yang mencoba mengadukan halnya kepada DPRD Langkat. Pada bulan Maret lalu seorang warga P. Brandan benama Nafsiah (43) mengadukan peristiwa pencabulan putrinya yang diduga dilakukan oleh Oknum Kapolsek P.Brandan ke Komisi I DPRD Langkat. Bukannya ditindaklanjuti pengaduan itu, tapi malah warga tersebut ditakut-takuti dengan perkataan jangan coba-coba melawan perwira polisi, nanti masuk penjara” kata Togar Lubis. Sebagai warga Langkat, Togar Lubis menilai bahwa kinerja DPRD Langkat hasil Pemilu 2009 yang lalu jauh dari harapan masyarakat. “DPRD Langkat secara kuantitas bertambah menjadi 50 orang tapi secara kualitas menurut kami menurun 50 persen. Bulan-kebulan yang terdengar kegiatan mereka hanya pembekalan keluar daerah” beber Togar. (Darwis)

5 Tanggapan

  1. mang gitu sekarang bg

    wakil rakyat berkhianat pada rakyatnya

  2. Sudah biasa Wakil rakyat seperti itu😦

  3. sekarang adalah wakil partai bukan wakil rakyat

  4. seharusnya seperti lagu iwan falls

  5. izin link blog ini tak pasang di blog saya http://budies.info

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: