Berharap Tunda Penahanan Syamsul, Rahudman Cs Lobi Istana


sumber : www.gomedan.com

Walikota Medan Rahudman Harahap


Sabtu, 18 September 2010 | 17:41:48
MEDAN-Sejumlah di Medan dan beberapa aktifis hingga saat ini aplusan memantau perkembangan di rumah dinas Gubernur Sumut di Jalan Sudirman, dan rumah pribadi Syamsul Arifin di Jalan STM Medan. Isu akan dijemputnya Syamsul oleh tim KPK semakin gencar.

“Ngepam (jaga) gantian bang,” kata Doni,” kameraman salah satu media elektronik, Sabtu (18/9) sesaat lalu.

Doni dan kawan-kawan mengaku sudah sejak Jumat malam gantian ditugaskan memantau situasi rumah mantan bupati Langkat tersebut. Pasalnya, diinformasikan kalau tim KPK sudah sejak kemarin berada di Medan, Sumut.

Sayangnya, belum ada pihak terkait yang memberi keterangan resmi soal hal ini. Juru bicara KPK, Johan Budi SP sedang cuti, sementara Syamsul Arifin tak mengangkat telepon selular dan tak menjawab konfirmasi via SMS.

Sebelumnya, disebutkan kalau pemeriksaan sejumlah saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2007 sebesar Rp102,7 miliar itu terus dilakukan. KPK terus melengkapi berkas Syamsul Arifin. Menariknya, beberapa hari lalu disebutkan sumber kalau sejumlah pejabat eselon II yang punya lobi kuat di pusat bergerilya di Jakarta, baik menemui oknum-oknum petinggi KPK bahkan orang dekat SBY dan Ibu Ani di Istana Negara.

Para pejabat Sumut diantaranya disebut-sebut Walikota Medan, Rahudman Harahap, Sekjen Demokrat Sumut, Rahmat Pardamean Hasibuan, Ketua DPD Demokrat Palar Nainggolan, menemui sejumlah petinggi dari beberapa parpol di pusat dan sejumlah pejabat di istana. Tujuannya agar KPK tak buru-buru melakukan penahanan pada mantan bupati Langkat.

Informasi ini sempat juga terdengar di KPK. Namun, pejabat KPK memang tak mempan dengan upaya tersebut. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan bukti KPK tidak mempan intervensi antara lain bisa dilihat dari proses penyidikan yang terus berlangsung.

Johan juga menyebutkan, untuk saat ini proses penyidikan masih pada tahapan untuk menyempurnakan berkas penyidikan dengan tersangka mantan Bupati Langkat, Syamsul Arifin. Untuk keperluan itulah, sejumlah saksi dimintai keterangan dalam beberapa hari belakangan ini. “KPK masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk melengkapi berkas penyidikan terhadap tersangka SA,” ujar Johan kepada pada rekan wartawan, kemarin di Jakarta.

Johan juga menanggapi beredarnya kabar yang menyebutkan adanya intervensi sehingga Syamsul yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak April 2010, hingga kemarin belum juga ditahan. Johan menjelaskan, belum ditahannya Syamsul tidak ada kaitannya dengan intervensi.

“Isu darimana itu? Tidak benar,” tegas Johan.

Sebelumnya, Plt Ketua KPK Haryono Umar kepada wartawan juga pernah memberikan penegasan serupa. Dikatakan Haryono, kalau pun ada intervensi, akan percuma saja karena Syamsul sudah berstatus tersangka. Sedang KPK tidak pernah menghentikan proses pengusutan yang sudah masuk tahapan penyidikan.

“Nggak ada, nggak ada itu (intervensi),” ujar Haryono Umar pertengahan Juli lalu.

Dijelaskan Haryono, KPK punya prinsip yang hingga saat ini masih dipegang teguh. Yakni, tidak akan pernah mempetieskan perkara yang sudah masuk tahapan penyidikan.

“Kalau sudah tersangka, tidak akan pernah mundur. Tidak boleh menghentikan penyidikan,” tegasnya.

Menanggapi belum ditahannya Syamsul, Haryono mengatakan, penyidik KPK yang menangani kasus dugaan korupsi APBD Langkat, sudah punya jadwal tahapan-tahapan proses penanganan kasus. Terlebih, katanya, dalam kasus Langkat itu tidak hanya satu dua orang saja yang harus dimintai keterangan sebagai saksi. Dikatakan, jika tahapannya sudah sampai ke proses penahanan, maka akan dilakukan penahanan itu.

“Kalau pada masanya dianggap oleh penyidik sudah siap, ya akan sampai ke sana (ditahan, Red). Ini cuman masalah timing,” imbuhnya.

Sementara, saat memberikan materi seminar di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan, Juli silam, Haryono mengakui bahwa sampai saat ini KPK masih saja menerima tekanan ataupun upaya intervensi dari pihak lain. Menurutnya, tekanan itu terkait dengan kasus korupsi yang ditangani KPK.

“Ada saja tekanan yang kita terima. Ada yang ingin segera (kasusnya) ditangani, ada pula yang minta (kasusnya) jangan ditangani. Tapi kita tetap bekerja sesuai prosedur,” ujar Haryono.

Pengusaha dan Politisi jadi Saksi

Sementara itu, sejumlah politisi dan pengusaha asal Sumut segera menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi, mulai Senin (20/9). Pemeriksaan itu untuk melengkapi berkas penyidikan dugaan korupsi APBD Langkat 2000-2007 sebesar Rp102,7 miliar.

Seorang politisi yang disebut bakal diperiksa adalah fungsionaris DPD Partai Golkar Sumut, Eswin Sukardja. Rekan wartawan kemarin siang mengkonfirmasi informasi itu kepada yang bersangkutan. Saat ditanya mengenai kebenaran informasi itu, Sukardja membenarkannya. Tak cuma itu, dia kemudian juga menyebut nama sejumlah politisi lain yang juga bakal diperiksa sebagai saksi.

“Ya benar. Saya akan memenuhi panggilan KPK pada Senin (20/9), saya diperiksa pukul 09.30 WIB,” katanya.

Apakah pemeriksaan itu ada hubungannya dengan masalah korupsi APBD Langkat? Untuk pertanyaan itu, Erwin Soekardja juga membenarkannya.

“Ya, saya dipanggil menjadi saksi soal kasus itu. Selain saya, juga ada beberapa lagi yang akan diperiksa, mantan petinggi DPD Partai Golkar Sumut pada hari Kamis (23/9),” ungkapnya.

Sukardja kemudian menyebut politisi gaek berinisial AWD (Abdul Wahab Dalimunthe). Wartawan kemudian mengontak AWD yang telah bermukim di Jakarta, namun tak ada jawaban. Telepon tak diangkat, SMS tak dibalas. Berdasarkan informasi, Abdul Wahab Dalimunthe diperiksa pada Jumat (24/9).

Sementara itu, sejumlah pengusaha yang bakal diperiksa sebagai saksi berdasarkan sumber wartawan koran ini adalah pengusaha berinisial HTJS, diperiksa Rabu (22/9), dan seorang pemilik media terbitan Medan.

Selanjutnya seorang pemborong, Tengku Danil diperiksa pada Rabu (22/9), kemudian Direktur CV EP berinisial AMK Kamis ((23/9) dan bos perusahaan tour & travel berinisial JMB Jumat (24/9, Red).

Sebelumnya, penyidik KPK telah memeriksa beberapa politisi Sumut yang juga diduga ikut menikmati uang negara dari APBD Langkat tersebut. Diantaranya yakni, Hadi Mulyono (Golkar), Eddy rangkuty (PDIP) dan Nurul Azwar.(Pra/SPC)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: