Syamsul Tanpa Persiapan, Ditelepon Pengacaranya tak Diangkat, SMS tak Dibalas


sumber : Harian Sumut Pos


JAKARTA-Hingga Rabu sore (6/10), Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin belum melakukan konsultasi dengan kuasa hukumnya, Viktor Nadapdap, terkait langkah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah mengirimkan surat panggilan ke Syamsul, Selasa (5/10) lalu. Viktor menjelaskan, Selasa sore dirinya mencoba menghubungi Syamsul, namun belum berhasil.

Begitu mendapat informasi mengenai surat panggilan KPK agar Syamsul datang untuk diperiksa Senin (11/10) depan, Viktor menelepon kliennya itu untuk mendapatkan kepastian mengenai surat panggilan dimaksud.

Hanya saja, mantan bupati Langkat itu tidak mengangkat ponselnya.
“Saya juga sudah SMS, tapi sampai sekarang belum juga dibalas,” ujar Viktor saat dihubungi Sumut Pos, kemarin petang.

Karena belum ada pembicaraan dengan Syamsul, Viktor belum membahas rencana atau persiapan apa saja yang akan dilakukan terkait panggilan dari tim penyidik KPK. “Belum ada rencana, karena saya sendiri belum bicara dengan Pak Syamsul,” ujar Ketua Badan Hukum dan Hak Azasi Manusia (Bakum-HAM) DPP Partai Golkar itu.

Sementara, tim penyidik KPK yang menangani kasus dugaan korupsi APBD Langkat, kemarin kembali memeriksa sejumlah saksi. Jumlah saksi yang diperiksa, masih tergolong terbanyak dibanding saksi-saki yang diperiksa untuk kasus lain pada hari yang sama. Kemarin ada delapan saksi yang diperiksa, diantaranya Lubirahmat, Jonny Assadoma, Jumiar, Zulham Siregar, Yasit Bustomi, dan Icshanul.

Plt Juru Bicara KPK Priharsa Nugraha, mengaku tidak tahu latar belakang saksi-saksi itu, apakah dari swasta, PNS, atau apa. “Saya tak tahu,karena tidak ada keterangannya,” ujar Arsa, panggilan akrabnya, yang untuk sementara menggantikan Johan Budi yang sedang tugas ke Mataram.

Dua saksi lainnya adalah mantan Bendahara Umum Pemkab Langkat, Buyung Ritonga, dan mantan Kepala Cabang Mandiri Stabat, Zuraidah Hanum. Tidak jelas apa materi pemeriksaan terhadap para saksi itu. Yang pasti, “Hari ini tidak ada yang menarik,” ujar sumber koran ini di internal KPK.

Sebelumnya, Selasa (5/10), tim penyidik KPK telah melayangkan surat panggilan kepada Syamsul, yang diminta hadir ke KPK pada Senin (11/10) pekan depan. Surat panggilan itu langsung dikirim penyidik KPK ke Syamsul, di kantor gubernur Sumut, Selasa pukul 10.30 WIB. Sumber koran ini menyebutkan, surat panggilan sengaja dikirim langsung ke Syamsul agar mendapatkan kepastian yang bersangkutan bisa memenuhi panggilan tepat waktu sesuai jadwal, Senin pekan depan, pukul 09.30 WIB.

Juru Bicara KPK, Johan Budi, membenarkan bahwa tim penyidik KPK sudah melayangkan surat panggilan untuk tersangka Syamsul Arifin. “Ya, benar, hari ini (Selasa, Red), untuk hadir pekan depan,” kata Johan saat itu.
Kabar telah dikirimnya surat pemanggilan yang dilakukan KPK kepada Syamsul Arifin, banyak menyita perhatian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Gubernur.

Hanya saja seolah dikomandoi, pembicaraan itu hanya terdengar di luar gedung di antara pegawai yang tengah menikmati sarapan pagi di warung sepanjang Jalan Kartini Medan itu.

Sementara Syamsul Arifin tak diketahui keberadaannya. Sepanjang hari kemarin tak terlihat di kantor, atau di rumah dinas. Rumah pribadinya di Jalan Suka Darma pun tampak sepi. Wartawan Sumut Pos sempat bertanya kepada beberapa kepala dinas, namun tak satupun yang mengetahui di mana bos mereka berada. Beberapa agenda kegiatan di Pemprovsu kemarin, juga tak dihadiri Syamsul.

Syamsul baru tampak saat Kapolri, Bambang Hendarso Danuri, tiba di Polonia, kemarin siang. Dia tampak mendampingi Kapolri dari Mapoldasu hingga mengunjungi beberapa tempat. Mulai RS Glenni, RS Brimob, Hamparan Perak hingga kawasan Secanggang. Namun Syamsul tetap menjauh dari wartawan.

Tidak Berdampak

Bila Syamsul Arifin langsung ditahan saat dipanggil dan ditahan KPK, bagaimana dengan tugas-tugasnya di Pemprov? Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (FH USU) Armansyah MH, memastikan, wakil gubernur otomatis menjadi pelaksana tugas-tugas gubernur. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai kedudukan pemerintahan.

“Sekalipun belum diberhentikan, kalau gubernur berhalangan maka wakil gubernur secara otomatis sudah menjalankan tugasnya (tugas gubernur),” tambahnya.

Diterangkan Armansyah, penggantian kepala pemerintahan daerah dapat dilakukan dalam dua mekanisme. Keduanya diputuskan oleh Presiden. Namun ada perlakuan khusus bila terlibat kasus korupsi.

“Bisa juga melalui rekomendasi dari dewan (DPRD Sumut) kepada Presiden. Tapi kalau kasus korupsi Presiden bisa langsung tanpa menunggu rekomendasi dewan untuk memberhentikan,” ucap Armansyah.

Armansyah memperkirakan, dalam kasus ini DPRD Sumut tidak akan memberi rekomendasi apa pun. Apalagi dewan akan disibukkan dengan penunjukan Wakil Gubsu nantinya.

Disinggung dampak sosial bagi masyarakat di Sumatera Utara, Armansyah tidak melihat kemungkinan ke arah itu. Terlebih dalam hal ini peraturan dilaksanakan dengan baik.

“Sebenarnya masyarakat kita ini baik lho. Kecuali ada pihak yang memprovokasi. Itu pun sejauh peraturan dilaksanakan dengan baik dan benar, saya yakin tidak ada dampak negatif yang timbul nantinya. Provokator juga tidak punya celah untuk itu,” tegas Armansyah.

Ketua Komisi C DPRD Sumut Arifin Nainggolan memastikan permasalahan ini tidak akan berpengaruh pada lembaga maupun ekonomi social di Sumut.

“Sebenarnya gak enak lah seolah kita berharap itu terjadi. Tapi menurut saya tidak akan ada dampak apa pun nantinya, baik pada lembaga maupun perekonomiannya,” tegas Arifin.

Kader Partai Demokrat itu juga menegaskan, sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004, wakil gubernur akan menggantikan tugas-tugas gubernur bilamana gubernur berhalangan tetap. (jul/sam)

Gubernur dalam Cengkeraman KPK

1. Gubernur Aceh, Abdullah Puteh.
Tersandung kasus pengadaan helikopter sebesar Rp8 miliar. Divonis 10 tahun. Bebas bersyarat 18 November 2009, setelah menjalani hukuman 4 tahun 11 bulan. Seharusnya dia bebas tahun 2014.

Kronologi Kasus Puteh di KPK

1. 25 April 2004: KPK menerima laporan sejumlah LSM atas dugaan korupsi Abdullah Puteh.
2. 4 Juni 2004: KPK meminta keterangan Abdullah Puteh untuk pertama kali.
3. 29 Juni 2004: Abdullah Puteh menjadi tersangka.
4. 6 Juli 2004: Puteh tidak memenuhi panggilan KPK
5. 9 Juli 2004: Puteh kembali mangkir dari panggilan KPK
6. 14 Juli 2004: Abdullah Puteh diperiksa kembali.
7. 2 Juli 2004: KPK mengeluarkan surat pencekalan untuk Abdullah Puteh.
8. 7 Desember 2004: KPK menahan Abdullah Puteh dan menitipkannya di Penjara Salemba, Jakarta Pusat.

2. Mantan Gubernur Riau, Saleh Djasit

(1998-2004). Ditahan sejak 20 Maret 2008 di Rutan Polda Metro Jaya. Saleh yang juga anggota DPR RI (Partai Golkar) ditetapkan sebagai tersangka sejak November 2007 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 20 unit mobil pemadam kebakaran senilai Rp 15 miliar. Saleh Djasit telah di vonis Pengadilan Tipikor selama 4 tahun penjara.

Kronologi Kasus Saleh Djasit di KPK

1. 19 Maret 2008
KPK giring Saleh Djasit ke ruang tahanan Polda Metro Jaya dalam upaya penahanan paksa.
2. 29 Maret 2008
Partai Golkar melalui anggota FPG di DPR RI Idrus Marham, menegaskan akan memberikan pembelaan melalui bantuan hukum.
3. 29 Mei 2008
Saleh Djasit mengikuti idang perdana
4. 28 Agustus 2008
Divonis hukuman penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan penjara

3. Mantan Gubernur Jabar, Danny Setiawan

Ditetapkan tersangka bersama Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Oentarto Sindung Mawardi dalam kasus Damkar. Danny Setiawan ditahan KPK pada 10 November 2008.

Kronologi Kasus Danny Setiawan di KPK

1. 21 Juli 2008.
Danny Setiawan jadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sejumlah mobil pemadam kebakaran (Damkar) di Provinsi Jawa Barat pada 2003.
2. 28 Juli 2008
Danny diperiksa KPK
3. 1 Agustus 2008.
Dirjen Imigrasi menerbitkan surat pencekalan bernomor IMI.5.GR.02.06—3.20363
4. 10 November 2008
Diperiksa 8 Jam sejak pukul 10.00 WIB, Danny ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri.
5. 2 Maret 2009
Menjalani sidang perdana
6. 30 Jun 2009
Divonis 4 tahun penjara bersama eks Kabiro Perlengkapan Pemprov Jabar Wahyu Kurniawan dan Mantan Kabiro Pengendalian Program Ijuddin Budiyana.
7. Februari 2011
Sudah menjalani dua per tiga masa tahanan, akan bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi dari pemerintah.

4. Mantan Gubernur Sumsel, Syahrial Oesman

Syahrial Oesman dijerat KPK karena terlibat kasus korupsi proyek pelabuhan Tanjung Api-api, Sumsel senilai dengan menganjurkan melakukan suap kepada anggota DPRRI senilai Rp5 miliar.

Kronologi Kasus Syahrial Oesman di KPK

1. 17 Oktober 2008
Menjadi saksi atas kasus suap Direktur PT Chandaratex Indo Artha, Chandra Antonio Tan, dalam kasus alih fungsi hutan lindung menjadi Pelabuhan Tanjungapiapi.
2. 12 Maret 2009
Setelah berkali-kali hanya ditetapkan sebagai saksi, akhirnya menjadi tersangka kasus alih fungsi hutan lindung menjadi Pelabuhan Tanjungapiapi.
3. 8 September 2009.
Dituntut empat tahun penjara.
4. 12 Oktober 2009.
Divonis 1 tahun penjara, denda Rp100 juta dan subsider 6 bulan. Syahrial ditahan di Rutan Cipinang, Jakarta Timur.

5. Gubernur Kepri, Ismeth Abdullah

Melakukan korupsi dan menyalahgunakan wewenang saat menjabat sebagai Ketua OB dalam proyek pengadaan mobil damkar OB tahun 2004-2005 dengan kerugian negara mencapai Rp2,088 miliar.
Ditahan 22 Februari, gagal ikut pendafaran Calon Gubernur Kepulauan Riau yang berakhir tanggal 28 Maret.

Kronologi Kasus Ismeth Abdullah di KPK

1. 4 November 2009
Ismeth Abdullah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Otorita Batam.
2. 3 Desember 2009
Ismeth dicekal untuk memudahkan KPK melakukan pemeriksaan.
3. 22 Februari 2010
Ismeth Abdullah ditahan dan dititipkan di Rutan Cipinang.
4. 24 Februari 2010
Ismeth Abdullah tetap menolak menandatangani berita acara penahanan.
5. 3 Maret 2010
Usai menjalani pemeriksaan di KPK, Ismeth Abdullah menegaskan dirinya masih Gubernur Kepulauan Riau.
6. 4 Mei 2020
Menjalani sidang perdana di Pengadilan Khusus Tipikor
7. 2 Agustus 2010
Dituntut selama empat tahun penjara
8. 23 Agustus 2010
Terbukti bersalah, Ismeth Abdullah, divonis dua tahun penjara.
9. 22 September 2010
Ismeth dieksekusi ke LP Cipinang

6. Syamsul Arifin, Gubernur Sumut

Menjabat sebagai Bupati Langkat periode 1999-2004 dan 2004-2008, Syamsul Arifin tersandung sejumlah kasus dugaan korupsi. Diantaranya, dugaan penyelewengan dana APBD Langkat dari tahun 2000-2007.

Kronologi Kasus Syamsul Arifin di KPK

1. 16 Juni 2008
Syamsul dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara.
2. 16 Maret 2009
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, ditemukan dugaan kerugian negara dalam pengelolaan kas Kabupaten Langkat tahun 2000-2007 sebesar Rp102,79 miliar. Laporan inilah yang disampaikan ke KPK pada 13 Juni 2009.
3. 13 Juni 2009
BPK melaporkan dugaan korupsi pengeloaan APBD Langkat tahun 2000-2007 ke KPK.
4. 25 November 2009
KPK mengeluarkan surat panggilan untuk meminta keterangan yang ditujukan kepada Syamsul Arifin. Surat itu ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyelidikan. Kopian surat ini beredar luas di kalangan jurnalis di Medan dan Jakarta.
5. 1 Desember 2009
Syamsul diperiksa di Pemprov Sumut selama 3 hari.
6. 2 Desember 2009
Mengembalikan uang Rp67 miliar
7. 16 Januari 2010
Syamsul dilantik sebagai Ketua DPD Golkar Sumut
8. 20 April 2010
Ditetapkan sebagai tersangka korupsi Rp31 miliar.
9. 7 Mei 2010
Syamsul dicekal selama satu tahun sejak 16 April 2010. Berdasar surat imigrasi berdasar surat permintaan KPK nomor KEP-179/01/IV/2010 tertanggal 16 April 2010.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: