K-SEMAR: Syamsul Layak Dihukum Seumur Hidup


sumber : Rajawalinew.com

LANGKAT ~ Jika anggaran yang di korupsi termasuk dana bantuan banjir bandang Bukit Lawang, maka hukuman mati atau seumur hidup pantas diberikan kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Syamsul Arifin SE.

Demikian ditegaskan Koordinator Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-Semar) Sumut, Togar Lubis, Minggu (24/10/2010) ketika diminta komentarnya pasca penahanan Syamsul Arifin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rutan Salemba.

Itupun, kata Togar, tergantung dari penilain jaksa penuntut dan hakim yang menangani perkara ini. “Saya rasa hukuman mati atau seumur hidup pantas diberikan kepada Syamsul. Dimana, hukuman itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) Mahfud MD,” katanya.

Menurutnya, dari satu sisi, penahanan Syamsul membuktikan bahwa ‘Gunung Es’ korupsi di Sumut sudah mulai runtuh. Namun disisi lain menunjukkan, bahwa penegakan hukum di negeri ini sangat lemah. Dimana, kasus ini telah dilaporkannya kepada penegak hukum pada tahun 2005 lalu.

“Kasus ini sebetulnya telah kami laporkan pada 5 tahun yang lalu. Tapi mengapa baru ditindak,” kata Togar kesal. Ia beranggapan, jika pada tahun 2005 diproses oleh penegak hukum, maka besar kerugian negara yang hilang bisa dicegah.

Togar berharap, agar pihak Rutan Salemba tidak memberikan ruang penahanan khusus kepada siapapun tersangka korupsi di negeri ini, termasuk Syamsul.

Sebelumnya, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) menahan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin, setelah menjalani pemeriksaan lebih dari sembilan jam. Syamsul Arifin yang datang tanpa pengawalan ke Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/10/2010) akhirnya resmi ditahan.

Ia datang ke KPK sekitar pukul 10.30 WIB tanpa banyak diketahui wartawan yang menunggunya. Dan baru keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 20.05 WIB.

Ketua MUI Sumut Himbau Masyarakat Jangan Terpecah

Secara terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Sumatera Utara H Abdullah Syah mengatakan, penahanan yang dilakukan KPK terhadap Syamsul Arifin, belum tentu mantan Bupati Langkat itu bersalah.

“KPK harus tetap menggunakan asas praduga tak bersalah terhadap Syamsul yang menjabat Gubernur Sumut itu,” katanya saat diminta komentarnya mengenai penahaan Syamsul Arifin di Medan, Sabtu (23/10/2010).

Sebab selama ini, menurut dia, banyak orang yang beranggapan bahwa seorang pejabat maupun kepala daerah yang ditahan oleh KPK itu adalah sudah benar bersalah.

Padahal, katanya, penahanan yang dilakukan terhadap seorang pejabat, gubernur, bupati/walikota, tidak lain adalah untuk kepentingan penyidikan dan memudahkan proses hukum yang disangkakan kepada mereka.

“Jadi masyarakat diminta jangan mudah terpancing atau terpengaruh dengan penahanan terhadap Syamsul yang dilakukan oleh KPK,” kata Guru Besar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumut itu.

Abdullah Syah mengatakan, pemeriksaan dan penahanan yang dilakukan KPK itu merupakan tugas dan wewenang institusi hukum itu. Tugas KPK sebagai penegak hukum itu juga perlu dihormati dan dihargai.

Ini perlu menjadi perhatian serius bagi KPK dan tetap memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara.

Selain itu, selama berada dalam tahanan, Gubernur Sumut masih bisa mengendalikan roda pemerintahan. Setiap orang yang berurusan dan menandatangani surat menyurat jangan sampai terganggu dan diharapkan tetap berjalan lancar.

“Saya kira institusi KPK sudah mengetahui hal ini. Jangan karena penahanan Syamsul akan mempengaruhi tugas-tugas pemerintahan di Propinsi Sumatera Utara itu. Ini jelas tidak baik,” ujarnya.

Selanjutnya ia mengatakan, warga Sumut harus selalu mendoakan Syamsul Arifin agar tetap tabah dalam menghadapi segala cobaan yang berat ini. Masyarakat juga harus selalu kompak dan jangan terpecah belah dan mudah dipengaruhi untuk melakukan tindakan tidak terpuji.

“Warga Sumut harus tetap memberikan semangat kepada Syamsul Arifin yang sedang menghadapi proses hukum itu,” kata Abdullah Syah.

Mantan Bupati Langkat ini diduga melakukan penyelewengan dana APBD Langkat yang diduga merugikan negara sebesar Rp31 miliar.

Ia telah mengembalikan uang ke kas kabupaten Rp62 miliar dari dugaan korupsi senilai Rp102,7 miliar.

Dan KPK telah menyita tiga unit mobil Isuzu Panther, satu mobil sedan Jaguar, dan rumah di Raffles Hills Kelurahan Sukatani, Depok, Jawa Barat. (MBA)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: