Togar Lubis : Jangan Pakai Uang Rakyat Jenguk Syamsul


sumber : Harian Berita Sore

MEDAN (Berita): Pasca penahanan mantan bupati Langkat Syamsul Arifin, SE yang sekarang menjabat Gubernur Sumatera Utara karena tersandung korupsi APBD Langkat yang saat ini berada di rumah tahanan Salemba oleh KPK, hendaknya jangan dijadikan ajang untuk menghamburkan uang rakyat melalui APBD yang pos-pos itu sudah ada kegunaannya.

“Apalagi bolak-balik hanya untuk penandatanganan surat atau berkas dari para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau petugas, bahkan untuk para wartawan yang ingin menjenguk Syamsul di Salemba yang diduga dikeluarkan dari biro umum,” ujar Togar Lubis Ketua LSM K-SMAR kepada Berita, di Medan, Senin (01/11).

Bila mereka ingin menjenguk orang nomor satu di Sumut itu sah-sah saja sebagai bentuk solidaritas dengan menggunakan uang pribadi, tapi bukan uang rakyat. Seperti isu yang berkembang di kantor gubernur diduga Rp1,5 miliar secara bertahap digunakan untuk biaya perjalanan dinas untuk penandatanganan surat-surat dari para SKPD sekaligus menjenguk Syamsul, hal ini merupakan pemborosan.

“Kita juga berharap agar Mendagri hendaknya jeli melihat situasi ini, sekaligus Syamsul Arifin bersikap bijaksana untuk memberi wewenang kepada wakil gubernur atau Sekda agar tidak dilakukan pemborosan. Jadi tidak perlu menggunakan uang APBD hanya bersifat hal-hal seperti itu,” tuturnya.

Menurut Lubis, dengan tersandungnya Syamsul kasus korupsi, disusul Rahudman yang menjabat walikota Medan dan telah ditetapkan Kejatisu sebagai tersangka korupsi, hal ini merupakan introfeksi bagi pejabat lainnya, maupun masyarakat agar ke depan harus jeli melihat pemimpin daerah mendatang.

Direktur Forum Indonesia untuk Transfaransi Anggaran Elfanda Ananda mengatakan, bila para SKPD atau petugas terus berulang ke Salemba hanya untuk penandatanganan surar-surat atau berkas sekaligus menjeguk Syamsul dari anggaran perjalanan dinas, pasti ada pembengkakan dana. Apalagi itu dilakukan melebihi dari anggaran yang telah di flotkan. dikuatirkan nantinya pihak Pemrovsu akan berjibaku mengakal-ngakali pos-pos lain agar dana tersebut tidak membengkak. Tentunya ini sudah menyalahi tentang keuangan negara. Padahal ini tidak diperbolehkan, sebab, masing-masing pos sudah ada peruntukannya,sebut Elfanda.

Hal-hal seperti ini bisa menyebabkan defisitnya anggaran Pemrovsu, halnya seperti tahun lalu Pemrovsu juga mengalami deficit. Ini harus diawasi pihak legislative juga BPKP selaku auditor internal. Kita juga berharap Mendagri jeli melihat kondisi ini. Artinya, jangan nantinya menimbulkan masalah. Wewenang tersebut bisa dilimpahkan kepada wakil gubernur atau Sekda sehingga para SKPD atau petugas tidak perlu bolak-balik ke Salemba sebagai bentuk penghematan anggaran,ujar Elfanda.

Dikatakan Elfanda, dalam APBD ada alokasi dana yang longgar, inilah yang akhirnya melebar diduga bisa digunakan berbagai kegiatan bahkan bisa dikatakan kegiatan fiktif dengan menggunakan anggaran tersebut.

Ditangguhkan

Abdul Hakim Siagiaan, SH menyikapi kasus Syamsul mengatakan, penahanan atas diri Syamsul oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya ditangguhkan sampai proses pengadian. “Dengan ditahannay Syamsul apa manfatnya,” ujar Siagiaan mantan anggota legislatif Sumut ini.

Menurut SIagiaan penahanan ditangguhkan atas diri Syamsul bisa dilakukan, ini juga untuk kepentingan yang luas khususnya rakyat Sumatera Utara. Sebab, lanjut Siagiaan, dengan ditahannya Syamsul jabatan gubernur yang melekat pada dirinya dikuatirkan dapat mengganggu roda pemerintahan.

Diakatakan Siagian, untuk kepentingan rakyat Sumatera Utara semestinya Syamsul dikenakan tahanan rumah atau tahanan kota. Bila alasan KPK disangsikan melarikan diri, disangsikan mengulangi perbuatan atau disangsikan menghilangkan barang bukti olek KPK, itukan tidak mungkin. Sebab, semua barang bukti sudah dipegang KPK.

Siagaian tidak menampik dengan adanya kasus Symasul ini, ada dana yang semestinya bisa dihemat dan dikembalikan pada kas negara. Meski misalnya, biaya perjalanan dinas untuk para SKPD atau petugas sudah ada alokasi anggarannya.

Mengingat ini adalah penghujung tahun anggaran, bila memang anggaran biaya perjalanan dinas masing-masing SKPD telah habis anggarannya yang telah di flot sesuai dengan palafon yang ada. “Maka untuk menghemat, masing-masing SKPD bisa mewakilkannya bersama sekretariat lainnya untuk penandatanganan keperluan surat-surat yang harus ditandatangani Syamsul sebagai gubernur,” ujar Siagian (lin)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: