Inilah Penikmat Duit Syamsul


sumber : Tribun Medan
Tribun Medan – Selasa, 15 Maret 2011 15:44 WIB
Laporan Wartawan Tribunnews/Vanroy Pakpahan

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum, Chatarina, membeberkan aliran uang APBD Langkat 2000-2007 yang diduga dikorupsi mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (14/3).

TRIBUNNEWS/HERUDIN GAYA SYAMSUL - Berbagai ekspresi Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin, Saat menjalani sidang perdana kasus korupsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Senin (14/3). Jaksa membeberkan nama-nama yang ikut menikmati duit korupsi.


JPU mendakwa Gubernur Sumut tersebut bersama sama Buyung Ritonga selaku pemegang kas daerah Langkat periode 1998 2006 dan selaku kuasa bendahara umum daerah (BUD) tahun 2007 2008, Surya Djahisa (Kabag Keuangan Langkat periode 1998 2003 dan Plh Kabag Keuangan kabupaten Langkat 2003 2004), Aswan Sufri (Plt Kabag Keuangan 2004 2005 dan Kabag Keuangan Langkat tahun 2006 2007), dan Taufik (Kabag Keuangan Langkat tahun 2007 2008).

Mereka didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain sehingga merugikan kas Pemkab Langkat sebesar Rp 97,8 miliar.

Syamsul memerintahkan bawahannya tersebut mengeluarkan dana APBD dan APBD P Langkat tanpa melalui prosedur. Menurut Chatarina, sejak Februari 2000 sampai Desember 2007, Syamsul mengorupsi dana APBD Langkat sebesar Rp 52,004 miliar.

Dari jumlah ini, Syamsul dan keluarganya, menikmati Rp 30,75 miliar. Mereka adalah Fatimah Habibi (istri), Aisia Samira dan Beby Arbiana (anak), Syah Afandin atau Ondim (sekarang Ketua DPW PAN Sumut), Lela Wongso alias Ilel, Khairuddin alias Kecik, dan Khairul Bariah alias Cecek (adik), Noor Jihan (keponakan) serta ibunda terdakwa.

Sisanya, sekitar Rp 21,33 miliar dibagi-bagikan Syamsul pada kepada lembaga negara, lembaga auditor, politisi, organisasi massa, hingga perorangan. Mereka antara lain Ketua dan anggota DPRD Langkat, Muspida, BPK, BPKP, fraksi-fraksi DPRD Langkat.

Kemudiam diberikan kepada perorangan atau organisasi seperti FKPPI, KNPI, wartawan, Teruna Jasa Said, Azril Azhar, Dewi Intan Sari dan Sulaiman Zuhdi, Tantri Rahayu, MABMI, Ignatius Mulyono, Deddy Suardy, Anggraini Nasution, Rizal Sinaga, Nur Hasni Nasution, BKPRMI, Kurnia Kartika, IGM Kartika Jaya, Roy Almanjo, Sempurna Tarigan, Asril Azhar, Rizal Sinaga, Nur Hasni Nasution, Sjech Muhammad Al Hamid.

JPU membeberkan Syamsul juga menggunakan bawahannya, Buyung Ritonga mengeluarkan uang berdalih kas bon dari anggaran SKPD Pemkat Langkat.

Untuk Bagian Tata Pemerintahan Sekda Langkat, nilai kas bon, pada 2000 saja, mencapai senilai Rp 139 juta. Pada 2001, jumlahnya Rp 110 juta. Uang itu diberikan sebagai fee proyek yaitu Rahmat, Tim Itwilprop SU, Tim BPKP Medan, DJA Medan, Anggota DPRD Sumut, anggota DPRD Langkat.

“Yang mana penyerahannya dilakukan Buyung Ritonga secara bertahap atau melalui Taufik atau melalui Asgul, atau Otto Harianto,” kata Chatarina (selengkapnya, lihat, Dari Keluarga hingga Kolega).

”Syamsul juga meminta Buyung Ritonga, mengeluarkan kas daerah sejumlah Rp 292,50 juta pada 2004 , tahun 2005 sejumlah Rp 1,92 miliar, tahun 2006 Rp 567 juta, yang dipergunakan antara lain untuk pengurusan DAU dan DAK di kantor perbendaharaan dan kas daerah (KPKN), bantuan untuk BPK wilayah I dan Bawasda tingkat I, bantuan untuk pembahasan RAPBD dan LPJ Bupati dan pemberian pinjaman kepada pimpinan DPRD Kabupaten Langkat,” kata Jaksa.

Syamsul kemudian mengeluarkan kas daerah pada periode Desember 2005 hingga September 2007, dan membebankannya (kas bon) pada anggaran Dinas PU. Jumlah kas daerah yang dikeluarkan untuk kemudian di kas bon kan di dinas itu mencapai Rp 22,848 miliar.

Uang tersebut dipergunakan Syamsul untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarganya, serta sebagai pemberian kepada pihak lain.

Untuk menutupi sebagian dari pengeluaran pengeluaran dana kas daerah sebagaimana yang diuraikan itu, Syamsul meminta Buyung dan Surya untuk melakukan pemotongan anggaran sejumlah 10 persen dari 35 Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Langkat, sepanjang 2000 2006.

Syamsul juga meminta Surya memungut uang dari pemenang tender atas pembayaran proyek proyek di Dinas PU. Jumlah uang pungutan mencapai sekitar Rp 8,95 miliar dengan rincian pada tahun 2006 sebesar Rp 3,61 miliar dan pada 2007 sebesar Rp 5,33 miliar.

Syamsul didakwa dengan dakwaan kumulatif. Dalam dakwaan primair, jaksa mendakwa Syamsul melanggar Pasal 2 Ayat 1 Undang undang nomor 31 tahun 1999 seperti yang diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara dalam dakwaan subsider, Syamsul dituduh melanggar Pasal 3 UU serupa junto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHAP.

“Dana tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga serta pihak lain, sehingga merugikan negara sebesar 98 miliiar,” kata jaksa.

Tindakan politisi dari Partai Golkar itu bertentangan dengan PP Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta peraturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengatur hal yang sama. Syamsul terancam pidana paling singkat empat tahun atau paling lama 20 tahun.

Abaikan Eksepsi
Usai pembacaan dakwaan, melalui penasihat hukumnya, Rudi Alfonso memilih tak mengajukan nota keberatan (eksepsi) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, dia ingin proses pemeriksaan di persidangan berjalan lancar dan sesuai dengan azas peradilan.
“Pendapat saya asas peradilan kita ini berjalan cepat, murah dan adil. Kalau eksepsi tambah pula (jalannya sidang) satu bulan, tambah pula masa tahanan saya di dalam,” katanya.

Selain itu, sudah menjadi rahasia awam di Indonesia, jika pengajuan eksepsi, hampir tak berguna. “Kalau orang bilang, semakin dilawan KPK, kita semakin kalah,” tuturnya.

“Saya pikir, banyak pengalaman yang mengajarkan (eksepsi percuma dilakukan). Maka kita lebih cepat lebih baik. Daripada semua yang pakai eksepsi lagi, entar pembelaan lagi,” ucapnya lagi.

Eksepsi juga akan menguras pundi-pundi untuk biaya persidangan. “Jadi kita memperpendek waktunya untuk mencari keadilan.”

Menanggapi keputusan Syamsul dan tim penasihat hukumnya, Ketua Majelis Hakim Tjokorda memutuskan persidangan Syamsul akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. Tjokorda memerintahkan tim penuntut umum untuk menghadirkan saksi saksi pada sidang pekan depan. “Sidang akan dilanjutkan Hari Senin, 21 Maret,” ujar Tjokorda menutup persidangan.

Lawan Politik
Terdakwa kasus korupsi Syamsul Arifin menilai perkaranya sarat politis.
“Saya menilai ini perkara politik. Targetnya memang dalam enam bulan saya harus jatuh (dari kursi Gubernur Sumatera Utara),” kata Syamsul.
Meski sarat politis, Syamsul mengaku bangga bisa menjadi korbannya. Mantan Bupati Langkat itu bangga, karena sepak terjangnya sebagai politikus, diperhitungkan lawan lawan politiknya.

“Alhamdullilah sebagai anak tukang kue, saya jadi anggota DPRD 10 tahun, 10 tahun jadi bupati (Langkat), dan tiga tahun jadi gubernur,” katanya mengurai prestasinya sebagai seorang politikus.

Syamsul juga bangga bisa duduk di kursi pesakitan Tipikor. “Banyak orang takut masuk (Pengadilan) Tipikor, tapi saya bangga, Pak,” ujarnya.
Syamsul bangga karena dia satu satunya putra Brandan, Sumut, yang bisa duduk di kursi sidang Pengadilan Tipikor.

“Karena saya anak Brandan, Pak, jauh di Barat Indonesia,” katanya.
“Saya nggak pernah menyangka bisa duduk di sini,” ujarnya.
Syamsul yang mengenakan batik kuning keemasan dan dipadu celana katun hitam ini mengaku tak memiliki harapan yang muluk muluk dapat duduk di kursi Pengadilan Tipikor.

Tanpa Kaus Kaki
Syamsul meminta maaf kepada majelis hakim atas ketidaksopanannya saat mengikuti jalannya sidang. Pasalnya Syamsul tak memakai kaos kaki.
“Saya orang bawah, payah pula mengubahnya,” tutur Syamsul di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (14/3). Sebelum sidang, Syamsul mengaku sempat ditegur penasihat hukumnya atas ketidaksopanan itu.

“Beginilah saya pak, macam mana pula gayanya macam gini. Di kantor pun saya seperti ini,” ujarnya.

Syamsul mengungkapkan kebiasaannya yang tidak memakai kaus kaki ini, bahkan sempat ditegur Menteri Agama. “Saya mohon maaf kepada majelis hakim,” ujarnya lagi.

Tingkah Syamsul ini sontak menghadirkan tawa di wajah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: