Asset Pemko Binjai Disoal


sumber : http://www.tetaptopkota.com

BINJAI | TOPKOTA
Tidak jelasnya mengenai sejumlah asset yang dimiliki ataupun dikelola oleh Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, disoal oleh sejumlah wakil rakyat di DPRD Kota Binjai, seperti yang dikatakan Surya Wahyu Danil SH MH, Minggu (14/8).

Melalui Hp saat kru Koran ini menghubungi anggota DPRD dari Partai Hanura itu, Minggu sore, mengtaakan, pihaknya selaku anggota DPRD Binjai belum pernah mendengar adanya laporan pertanggung jawaban atas sejumlah asset daerah sejak masa pemerintahan Walikota Binjai sebelum masa pemerintahan Idaham sekarang.

“Bukan hanya anggota Legislatif secara perorangan saja yang belum mengetahui yang mana – mana saja serta dimana asset daerah milik Pemerintah Kota Binjai, melainkan hampir seluruh anggota DPRD Binjai belum mengetahui mana-mana saja asset milik Pemko itu, karena dari sejak masa pemerintahan Ali Umri, sejarahnya belum ada kita mendengar laporan pertanggung jawaban mengenai asset-asset tersebut,”ujarnya.

Surya Wahyu Danil mengatakan, semestinya Badan Pengelola Keuangan serta Asset Daerah Pemko Binjai menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada pihak Lembaga Legislatif DPRD Binjai demi sebuah transfaransi kepemilikan asset daerah yang disinyalir dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.

“Jujur kita katakan saat ini kita sebagai anggota DPRD tidak mengetahui dimana semua asset-asset daerah milik Pemko Binjai, karena seharusnya dalam laporan pertanggung jawaban, Walikota harus menyampaikan laporan itu kepada kita pihak Dewan. Jadi kita tidak inginkan asset-asset daerah yang semestinya dikelola untuk kepentingan masyarakat ataupun pihak Pemerintahan, ternyata nantinya diketahui dimiliki oleh kroni-kroni maupun kerabat pihak penguasa untuk kepentingan pribadinya,” kata Surya mengatakan persoalan ini sebagai masukan untuk rapat di gedung Dewan dalam waktu dekat.

Koordinator Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, Togar Lubis menyebutkan, asset daerah semestinya harus dimasukkan dalam laporan pertanggung jawaban di DPRD Kota Binjai karena menurutnya hal itu menyangkut tentang nilai – nilai asset yang semua pengelolaannya ada anggarannya.

“Asset daerah itu merupakan sesuatu hal yang semestinya mempunyai laporan pertanggung jawaban, karena berhubungan erat dengan nilai-nilai anggaran yang telah dikeluarkan untuk kepentingan hal tersebut. Untuk itu DPRD Binjai berhak mempertanyakan hal itu kepada pihak eksekutif, karena lembaga legislative merupakan perpanjangan tangannya masyarakat. Apabila DPRD Binjai tak mengetahui yang mana – mana saja asset milik daerah Pemko Binjai itu namanya pihak Dewan telah kecolongan lah. “tegas Togar mengharapkan wartawan dapat mengawal keberadaan asset tersebut untuk pertanggung jawabannya hingga diketahui masyarakat. (aswin)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: