Ribuan Hektar Hutan SM Langkat Timur Laut Jadi Kebun Sawit


sumber : http://www.analisadaily.com

Stabat, (Analisa). Koordinator Kelompok Study dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, Togar Lubis SH mengatakan, saat ini ribuan hektar hutan kawasan Suaka Margasatwa (SM) Langkat Timur Laut yang meliputi Kecamatan Secanggang dan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, kini beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit milik penguasa dan pengusaha di Sumut.
“Ribuan hektar kawasan hutan Suaka Marga Satwa Langkat Timur Laut yang meliputi Kecamatan Secanggang dan Tanjung Pura, kini telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit. Namun kenapa BBKSDA terkesan diam saja, padahal kerusakan kawasan ini menyebabkan penderitaan bagi masyarakat sekitar, khususnya para nelayan tradisional yang bermukin di pesisir pantai,” ujar Togar Lubis kepada Analisa, Senin, (2/4) di Stabat.

Togar heran, mengapa BBKSDA Sumut begitu bersemangat menyidik persoalan lahan di Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura yang belum tentu dapat dipastikan sebagai hutan negara jika mengacu kepada putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 9 Februari 2012, tapi malah selama ini membiarkan terjadi alih fungsi lahan ribuan hektar yang jelas merupakan Kawasan Suaka Marga Satwa Langkat Timur Laut.

Bahkan yang menjadi pertanyaan lagi, menurut Togar, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) BBKSDA terkesan hanya berani memroses para pekerja/penerima upah dari pengusaha atau pemodal yang mempekerjakannya. Seperti persoalan lahan di Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjung Pura.

Karena sesuai informasi diperolehnya, sebut Togar, PPNS BBKSDA Sumut, baru menahan Richi Fatrius, operator escavator dan menjadikan M Idris (35) sebagai tersangka. Padahal, warga Desa Kwala Serapuh Kecamatan Tanjungpura itu hanya sebagai penjaga malam alat berat (escavator). Sedang pengusaha berinisial, D, warga Tanjung Pura Langkat yang mengusahai lahan yang diklaim BBKSDA Sumut sebagai hutan negara di Kabupaten Langkat, masih bebas.

Bahkan terkait penetapan M Idris sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana kehutanan sebagaimana Surat Panggilan Nomor : SP.25/III/BBKSDASU-1/PPNS/2012 tanggal 28 Maret 2012, Lubis menilai, PPNS BBKSDA terkesan terlalu gegabah. Pasalnya, M. Idris hanya warga biasa yang bertugas sebagai penjaga malam alat berat (escavator), hingga tidak relevan jika disangkakan melakukan tindak pidana kehutanan.

Menurut Lubis, penerapan Pasal 50 Ayat (3) Huruf a jo Pasal 78 Ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang disangkakan PPNS BBKSDA Sumut terhadap M Idris memperlihatkan kepada publik, PPNS kehutanan kurang memahami hukum, khususnya hukum acara pidana.

Perlu diketahui, isi Pasal 50 Ayat (3) huruf a UU Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, sambung Togar, setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Sedang Pasal 78 Ayat (2), barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Selanjutnya, Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana . mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Lalu dimana keterlibatan warga yang bekerja hanya menjaga escavator dari tindak pidana pencurian, hingga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kehutanan?,” tanya Togar Lubis. (hpg)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: