Setelah KPK dan Tempo, Giliran Komnas HAM Dikriminalkan

sumber : tempo.co

TEMPO.CO, Jakarta – Upaya kriminalisasi Kepolisian RI terhadap pihak yang terkait dengan penetapan tersangka mantan calon Kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, berlanjut. Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri melaporkan semua anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atas hasil penyelidikan Komisi dalam penangkapan Bambang Widjojanto, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Sekarang laporannya tengah diproses Badan Reserse Kriminal Polri,” kata kuasa hukum penyidik Mabes Polri dalam kasus Bambang Widjojanto, Fredrich Yunadi, saat dihubungi Tempo, Jumat, 6 Maret 2015. Menurut Fredrich, sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Komisi tak berwenang mengekspos hasil penyelidikannya kepada publik melalui media massa.

Fredrich menjelaskan hasil penyelidikan tersebut hanya bisa disampaikan kepada atasan pihak yang diselidiki, tidak boleh dipublikasikan untuk umum. Dalam laporan hasil investigasi Komnas HAM, menurut dia, Komisi Hak Asasi telah melakukan pelecehan dan fitnah terhadap para penyidik melalui media massa.

Sebabnya, Fredrich melanjutkan, hasil investigasi Komisi Hak Asasi menganggap para penyidik di Badan Reserse Kriminal Polri melakukan pelanggaran hak asasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, para penyidik menjerat anggota Komisi Hak Asasi dengan Pasal 27 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelaporan berawal dari surat somasi yang dikirim para penyidik melalui sejumlah kuasa hukum mereka ke Komisi Hak Asasi pada 8 Februari 2015. Somasi ditujukan kepada Ketua Komisi Hak Asasi Hafid Abbas dan komisioner lain atas hasil investigasi pada 4 Februari 2015 yang menyimpulkan dugaan adanya kriminalisasi terhadap pimpinan komisi antikorupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Polri.

Komisioner Komisi Hak Asasi Natalius Pigai mengatakan lembaganya wajib menyampaikan hasil penyelidikan kepada publik. “Komisi Hak Asasi, kan, dibiayai uang negara, jadi hasil laporan pelaksanaan kegiatan perlu disampaikan ke rakyat,” ujarnya. Ia mengatakan mekanisme ini sesuai Undang-Undang Hak Asasi.

Koordinator K-SEMAR Sumut Togar Lubis

togar metro tv setengah

Razman Arif vs Togar Lubis

Dugaan Penyelewengan Raskin Rp1 M, Dilapor ke Kejari Stabat

sumber : www.harianorbit.com

Langkat-ORBIT: Ada aroma penyimpangan pendistribusian Beras untuk Masyakat Miskin (Raskin) di Desa Securai Selatan, Kecamatan Babalan, Langkat.
Informasi dihimpun Harian Orbit, Rabu (29/8), setelah melakukan investigasi atas kasus itu, Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) menduga penyelewengan itu mengakibatkan negara merugi hingga Rp1 miliar. Baca lebih lanjut

K-SEMAR Tuding Kejari Stabat ‘Peti-eskan’ Korupsi Langkat

sumber : www.harianandalas.com

Stabat- andalas, Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat tahun 2011 lalu diduga sengaja “mempetieskan” sejumlah perkara tindak pidana korusi yang kemungkinan merugikan keuangan negara milyaran rupiah.

Padahal bukti-bukti permulaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi (TPK) tersebut jelas terlihat pada laporan pengaduan dan lampiran yang disampaikan oleh Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut sebagai pelapor.

Dugaan ini disampaikan oleh Koordinator K-SEMAR Sumut, Togar Lubis, SH, MH, kepada sejumlah wartawan di Stabat, usai melaporkan kembali perkara-perkara tersebut kepada Kejari Stabat, Senin (16/4). Baca lebih lanjut

K-SEMAR Ungkap Penipuan CPNS di Langkat 2010

sumber : http://www.harianorbit.com

Medan-ORBIT: Dugaan penipuan dan pemalsuan Surat Keputusan (SK) pengangkatan PNS Langkat menggunakan kop surat Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menguak ke permukaan.
Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumatera Utara, meminta Kabareskrim Polri memerintahkan Poldasu menyelidiki kasus yang terjadi di Kabupaten Langkat tahun 2010 lalu. Baca lebih lanjut

Kades di Tj Pura Gunakan Gelar Sarjana ‘Aspal’

sumber : http://harianandalas.com

Stabat-andalas, Sejumlah kepala desa (Kades) di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, diduga menggunakan ijazah kesarjanaan aspal (asli tapi palsu). Salah seorang di antaranya adalah Kades Pantai Cermin berinisial SY, yang mencantumkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) di depan namanya.

Hal ini diungkapkan Koordinator Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumut, Togar Lubis SH MH, kepada sejumlah wartawan di Stabat, kemarin. Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.