Langkat Layak Miliki Universitas, Diusul ke Bupati Tapi Tak Ada Realisasi

Sumber : Pos Metro Medan

Setiap tahun, 12.000 hingga 13.000 siswa setingkat SMA/SMU/SMK/MA menamatkan pendidikannya di 207 sekolah negeri maupun swasta se-kabupaten Langkat. Diperkirakan, hampir 7.000 hingga 8.000 orang melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat perguruan tinggi seperti universitas dan sekolah tinggi yang tersebar di Sumatera atau pun Pulau Jawa.

Hal itu diamini Kabid Dikmen Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Langkat, Azwan.Spd dan Pusat Data Kemendikbud RI. Katanya, 80% anak-anak Langkat melanjutkan pendidikan di universitas di Medan, 10% memilih melanjutkan kuliah di pulau jawa dan 10% lagi melanjutkan pendidikan mereka di Provinsi Riau, Palembang, Sumatera Barat dan Aceh.

Tingginya minat anak-anak Langkat melanjutkan kuliah di luar daerah membuat perputaran uang yang terbang keluar Langkat cukup signifikan. Jika persemester biaya kuliah seorang anak Rp.2 jt x 8.000 siswa = Rp.16.000.000.000,-. Angka yang cukup fantastis ini setiap 1 semester terbuang ke daerah lain.

Jika Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH ingin agar visi misinya di bidang pendidikan sukses, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Kadis Dikjar) yang diangkatnya harus berani teken kontrak dalam 4 tahun sisa kepemimpinanya ke depan untuk mendirikan sebuah Universitas Langkat.

“Penduduk Langkat saat ini telah lebih dari 1,2 juta jiwa dan masyarakat sudah lama mendambakan adanya universitas Langkat di kabupten Langkat. Jadi, sudah sepantasnya siapapun kadisnya Dikjar yang akan datang, harus berani teken kontrak bahwa paling lama 4 tahun sisa kepemimpinan H.Ngogesa harus mampu mendirikan universitas di Stabat ini,” kata pemerhati pendidikan Langkat,Togar Lubis.SH.MH, Sabtu (28/3/2015) di stabat

Ditambahkan Togar Lubis, bahwa setahun setelah Ngogesa menjabat sebagai Bupati Langkat periode 2009-2014 lalu, ia telah pernah menyampaikan maksud dan tujuan pendirian universitas Langkat kepada sang Bupati. Namun tak tahu alasan selanjutnya hingga program universitas Langkat itu masih sekedar wacana hingga saat ini.

“Bang Ngogesa ketika pertama kali menjabat Bupati telah saya utarakan niat pembangunan universitas tersebut, dan beliau sangat antusias, tapi saya belum mendapat alasan yang jelas hingga cita-cita luhur itu masih sekedar wacana saja hingga saat ini,” lanjut Togar. (kr-1)

“Gerombolan Maling” di Kampung Ustad

“GEROMBOLAN MALING” DI KAMPUNG USTAD

Oleh : Togar Lubis

Pernyataan salah seorang anggota Komisi II DPR RI perihal “Ustad di Kampung Maling” pada saat berlangsungnya rapat kerja Komisi II dan III DPR RI dengan Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu telah menimbulkan kericuhan dan penilaian pro kontra.

Lalu kenapa Jaksa Agung seakan tidak dapat menerima pernyataan tersebut ?. Bukankan dari satu sisi jika dinilai secara luas pernyataan ini telah menempatkan diri Abdul Rahman Saleh sebagai Jaksa Agung bagai Ustad yang tidak terkontaminasi oleh KKN, walau disekelilingnya mungkin masih berkeliaran “gerombolan maling” yang terus mencuri uang rakyat. Mungkin, disebabkan yang melontarkan pernyataan ini adalah salah seorang anggota DPR, yang dinilai pihak Kejaksaan Agung dan public sebahagian besar masih merupakan bagian dari yang disebut “maling itu sendiri”.

Persoalan “Ustad di Kampung Maling” yang sebenarnya hanya merupakan kalimat kiasan (perumpamaan) adalah ungkapan suatu istilah terhadap suatu keadaan. Persoalan ini memang menarik untuk dibicarakan, namun mungkin jauh lebih menarik jika topic pembahasan kita balik menjadi “Gerombolan Maling di Kampung Ustad”. Sebab jika dianalisa lebih mendalam, Ustad di Kampung Maling” jauh lebih baik dan terhormat dibandingkan “Gerombolan Maling di Kampung Ustad”.

Kabupaten Langkat adalah salah satu kabupaten di Propinsi Sumatera Utara. Dahulu dan mungkin sampai saat ini kabupaten ini masih dikenal oleh masyarakat luas sebagai salah satu kabupaten yang masyarakatnya memegang teguh nilai-nilai agama. Tidak mengherankan jika di Kabupaten ini ada satu daerah yang bernama Babussalam atau Besilam yang identik dengan sebutan “Serambi Mekah”. Desa kecil ini sering dikunjungi oleh berbagai kalangan termasuk beberapa orang pejabat Negara setingkat Menteri dari berbagai Kabinet yang terus silih berganti. Bukan hanya itu saja, bahkan menjelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden tahun 2004 lalu, beberapa orang Calon Presiden juga pernah mengunjungi daerah ini.Ada yang berkunjung hanya untuk sekedar bersilaturahmi dan kepingin tau, ada juga yang mohon doa restu.

Selain Babussalam ada juga satu kecamatan yang memiliki nilai historis tersendiri, yaitu Kecamatan Tanjung Pura yang dulunya dikenal dengan sebutan Kota Pendidikan, Agama dan Budaya. Di kecamatan ini masih banyak terdapat sisa-sisa bangunan bersejarah lainnya, walau hanya tinggal sisa. Konon katanya di kecamatan ini berdiri Istana Kesultanan Langkat dan merupakan tempat dibesarkan dan dimakamkannya salah seorang pejuang dan pahlawan Nasional yaitu Tengku Amir Hamzah. Yang kini tinggal berdiri megah hanya Mesjid Azizi, itupun saat ini sudah dikelilingi oleh ratusan gedung tinggi yang tidak berpenghuni (penangkar walet).

Kabupaten Langkat yang sebenarnya banyak memiliki berbagai potensi dan sumber daya alam lainnya ini menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) termasuk salah satu kabupaten termiskin di Indonesia. Masyarakatnya yang seharusnya dapat menjadi “Raja di Negeri Sendiri” ternyata saat ini banyak yang malah menjadi “Kuli di Negeri Sendiri”. Tidak diketahui secara pasti kemana perginya hasil minyak bumi yang dulu melimpah di Kecamatan Pangkalan Brandan. Bahkan Langkat yang cukup terkenal dengan komoditi udang galah dan dulunya para nelayan mendapatkannya dengan mudah, kini pergi meninggalkan Langkat seakan tidak betah.

Tanpa bermaksud mendramatisir persoalan sebenarnya, masyarakat Langkat pada saat ini berada pada kondisi dan posisi yang semakin tidak pasti. Perekonomian masyarakat yang sudah sulit semakin diperburuk dengan ketakutan akan datangnnya kembali musibah bencana alam seperti yang terjadi akhir tahun 2003 lalu. Bencana banjir bandang Bukit Lawang yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional telah merenggut ratusan korban jiwa yang tidak berdosa.

Walau pemerintah pada awalnya menyatakan bahwa banjir bandang Bukit Lawang tersebut terjadi akibat maraknya aksi illegal logging dikawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan kembali meralatnya dengan mengatakan bahwa bencana alam tersebut adalah bencana alam murni, namun tidak mengurangi rasa ketakutan masyarakat terhadap kemungkinan suatu saat akan terjadinya bencana susulan yang serupa.

Sedangkan masyarakat yang berdomisili di kawasan pesisir pantai dan berprofesi sebagai nelayan tradisional juga semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sebab hutan bakau (mangrove) di Pantai Timur Langkat yang sejak tahun 1981 telah ditetapkan pemerintah sebagai hutan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) suaka marga satwa kini telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit milik para pengusaha bermata sipit dari kota Medan. Kerusakan hutan suaka margasatwa ini juga ikut menghancurkan ekosistem segala jenis biota laut yang secara otomatis berdampak hilangnya mata perncaharian para nelayan. Pasca bencana gempa dan Tsunami tanggal 26 Desember 2004 lalu, para nelayan tradisonal ini banyak yang ketakutan dan memilih untuk mengungsi.

Keprihatinan pemerintah pusat yang memberikan bantuan dana pasca banjir banding Bukit Lawang sebesar Rp.25 milyar dan dialokasikan melalui APBD Langkat Tahun Anggaran 2004 dan seyogyanya diperuntukkan untuk merehabilitasi dan merelokasi rumah penduduk yang berdomisili di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) juga diyakini berbagai kalangan penyalurannya tidak tepat sasaran. Demikian juga dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat untuk melakukan reboisasi hutan pantai. Disamping itu, berbagai persoalan yang mungkin sama dengan persoalan lainnya di sejumlah daerah di Indonesia yaitu dugaan tindak pidana korupsi juga terjadi di Kabupaten ini. Seperti dugaan korupsi atau mark up anggaran Rp. 1,3 milyar untuk pembelian 45 unit mobil isuzu panther anggota DPRD Langkat periode 1999-2004, dugaan korupsi Kakan Satpol PP Langkat Rp.769 Juta, Mark Up anggaran pengadaan computer Rp.1,594 milyar, pembelian 37 unit microfon wireless untuk meja anggota DPRD Langkat Rp. 375 juta yang diduga fiktif dan mark up anggaran dalam proyek balai benih ikan Rp.2,4 milyar dan sebagainya.Proses dan tindak lanjut dari penegak hukum atas keseluruhan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilaporkan berbagai kalangan tersebut sampai saat ini masih mengambang.

Uraian di atas hanya merupakan sebuah gambaran bahwa masyarakat agamis bukanlah sebuah jaminan untuk tidak menjadi “maling”. Ini juga merupakan suatu ungkapan yang mungkin dapat dijadikan perbandingan bahwa menjadi “Ustad di Kampung Maling” ternyata jauh lebih baik daripada menjadi “Gerombolan Maling di Kampung Ustad”. Sebab, bagaimana bisa terjadi ada gerombolan maling di kampung ustad ?. Sehingga timbul pertanyaan, Siapa gerombolan malingnya dan ustadnya pergi kemana ?. Untuk menjawab pertanyaan ini, menjabarkan pengertian dan penilaiannya diserahkan kepada anda. Salam. *

Penulis adalah Koordinator Kelompok Studi dan Edukasi Masyarakat Marginal (K-SEMAR) Sumatera Utara. * Artikel ini telah dipublikasikan Surat Kabar Harian BERSAMA, Rabu, 23 Maret 2005 dan Majalah News Selecta Edisi April 2005